DJP: Penerimaan Pajak 2019 Tak Sesuai Harapan

Selasa, 11 Februari 2020 20:41 Reporter : Sulaeman
DJP: Penerimaan Pajak 2019 Tak Sesuai Harapan Pajak. ©2013 Merdeka.com/Ditjen Pajak

Merdeka.com - Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengakui bahwa penerimaan pajak 2019 hanya tumbuh tipis.

"Kan kita sudah banyak disampaikan termasuk ibu menteri (Sri Mulyani), penerimaan pajak 2019 tidak turun, tumbuh tetap, tapi tidak sesuai yang diharapkan," tegasnya saat menggelar diskusi bersama awak media di Gedung Direktorat Pajak, Jakarta, Selasa (11/2).

Dia kemudian merincikan angka perbandingan penerimaan pajak antara tahun 2018 dengan 2019.

"Ada tumbuh 1,4 persen atau senilai Rp1.332 triliun di banding 2018 sebesar Rp1.315 triliun, itu pajak ada pertumbuhan memang kecil banget hanya 84,4 persen, tapi tidak turun," tegasnya.

1 dari 1 halaman

Omnibus Law Perpajakan

perpajakan rev1

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, Omnibus Law Perpajakan baru bisa rampung dan efektif berlaku pada 2021. Peraturan tersebut kini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian dimatangkan bersama pemerintah.

Dia mengatakan, bersamaan dengan pembahasan Omnibus Law di parlemen pemerintah pun menyiapkan infrastruktur pendukung. Menurutnya, aturan yang baik harus diikuti dengan infrastruktur yang memadai.

"Harapannya (terealisasi) secepatnya harapan 2021, kita siapkan infrastruktur jangan sampai ketinggalan juga, jangan sampai undang-undang jalan infrastruktur belum siap. Sekarang sudah sampai di DPR tinggal nunggu pembahasan dengan DPR," ujarnya di Hotel Kempinsky, Jakarta, Jumat (7/2).

Dalam Omnibus Law Perpajakan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat basis perpajakan dan mendorong perekonomian dengan kerangka regulasi yang baru. Tidak hanya itu, nantinya akan ada penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan berpotensi langsung diturunkan dari 25 persen menjadi 20 persen pada 2021.

"Beberapa pasal di Undang-undang ini diperbaiki, bagaimana create satu infrastruktur undang-undang untuk mendorong perekonomian, contohnya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan," jelasnya. [idr]

Baca juga:
Omnibus Law Perpajakan, Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp80 Triliun
Dirjen Pajak Bicara Soal Omnibus Law Bisa Perkuat Ekonomi
Potret Ketimpangan RI, Harta 4 Orang Terkaya Indonesia Setara Milik 100 Juta Warga
Sejumlah Keuntungan Bagi Pengusaha Jika Omnibus Law Perpajakan Disetujui
Pemerintah Bakal Negosiasi Penghindaran Pajak Berganda Ke Korsel dan Jepang

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini