Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Direksi PLN Dirombak, Ada Jabatan Wakil Direktur Utama

Direksi PLN Dirombak, Ada Jabatan Wakil Direktur Utama Logo PLN. ©Istimewa

Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, dalam waktu dekat Kementerian BUMN selaku pemegang saham PLN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), untuk mengukuhkan jajaran direksi baru PLN.

"Tinggal RUPSLB saja, RUPSLB dalam waktu dekat," kata Arya, di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12).

Menurut Arya, agenda RUPSLB tersebut adalah menetapkan secara resmi Rudiantara sebagai Direktur Utama PLN, serta jajaran direksi baru setelah dirombak. Selain itu, Kementerian BUMN juga menetapkan Wakil Direktur Utama.

"Direksi juga banyak yang dirombak, ada Wakil Direktur Utama," tuturnya.

Arya mengungkapkan, komposisi porsi jajaran direksi PLN sebagian dari internal dan sebagian dari eksternal. Tujuan perombakan direksi tersebut adalah untuk memperkuat PLN dalam menjalankan bisnisnya.

"Untuk memperkuatlah, karena banyak isu di sana," tandasnya.

Kandidat Dirut PLN

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Rudiantara jadi kandidat terkuat dari hasil tim penilai akhir (TPA), sebab dinilai bisa mengatasi berbagai target yang harus dikejar PLN.

Arya mengatakan, awalnya ada tiga nama yang menjadi kandidat untuk mengisi jabatan Direktur Utama PLN, di antaranya Rudiantara dan Sripeni Inten Cahyani yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana tugas Direktur Utama PLN.

"Jadi ada tiga yang diusulkan, Rudi Antara, Inten. Yang terbaik untuk kondisi saat ini Rudiantara," kata Arya, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12).

Dia melanjutkan, nantinya bakal banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Dirut PLN baru. Misalnya, mengejar target penyediaan listrik sebanyak 35 ribu megawatt dan mengurangi impor energi. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mengurangi impor di Indonesia.

"Pak Jokowi juga bilang impor harus ditekan terus. Pak Rudi Antara orang yang tepat untuk itu," tuturnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya
RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya

Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Segera Rampung, PNS Dilarang Duduki Jabatan Terlalu Lama
Aturan Baru Segera Rampung, PNS Dilarang Duduki Jabatan Terlalu Lama

RPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Usai Serahkan Diri, Buron PPLN Kuala Lumpur Langsung Disidangkan di PN Tipikor
Usai Serahkan Diri, Buron PPLN Kuala Lumpur Langsung Disidangkan di PN Tipikor

Masduki tiba di ruang sidang Kusuma Admaja 4 dengan memakai kemeja putih sekitar pukul 11.25 WIB.

Baca Selengkapnya
7 PPLN Kuala Lumpur Didakwa dengan Tuduhan Pemalsuan Data Daftar Pemilih, Begini Modusnya
7 PPLN Kuala Lumpur Didakwa dengan Tuduhan Pemalsuan Data Daftar Pemilih, Begini Modusnya

Tujuh anggota Penyelenggara Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur yang terdiri dari ketua hingga anggota didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

Baca Selengkapnya
Terbukti Lakukan Kecurangan Pemilu, 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Penjara
Terbukti Lakukan Kecurangan Pemilu, 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Penjara

Mereka diyakini melanggar dan turut serta melakukan pidana Pemilu dalam Pasal 544 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Selengkapnya
Bank BTN Rombak Susunan Komisaris dan Direksi, Ini Dia Susunan Terbarunya
Bank BTN Rombak Susunan Komisaris dan Direksi, Ini Dia Susunan Terbarunya

Perubahan susunan pengurus Dewan Komisaris BTN disebabkan adanya pemberhentian dengan hormat alm Ahdi Jumhari Luddin dan M Yusuf Permana sebagai Komisaris.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024

Baca Selengkapnya