Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di Draf RUU Omnibus Law, Pekerja Konstruksi Tak Bersertifikat Bakal Kena Pecat

Di Draf RUU Omnibus Law, Pekerja Konstruksi Tak Bersertifikat Bakal Kena Pecat Pembangunan jalan layang Blok M-Ciledug. ©2016 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah berencana melarang tenaga kerja konstruksi tak bersertifikat bekerja. Hal ini tertuang dalam draf rancangan undang-undang (RUU) omnibus law cipta kerja.

Seperti tertuang dalam pasal 99 dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa pekerja tak bersertifikat kompetensi yang kedapatan bekerja akan diberhentikan.

"Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja," tulis pasal 99 ayat 1 tersebut.

Sementara, kepada pemberi kerja pekerja tak bersertifikat kompetensi juga akan dikenakan sanksi. Mulai dari denda administratif sampai penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.

Di ayat 3 bagian dari omnibus law ini menyebutkan setiap tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi dan tidak berpraktek sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan sertifikat kompetensi kerja, dan/atau pencabutan sertifikat kompetensi kerja.

Dari 5,3 Juta Pekerja Konstruksi Baru 512.070 Kantongi Sertifikat

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) melaporkan, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Indonesia saat ini baru mencapai 512.070 orang. Jumlah ini masih terlalu sedikit dibanding total tenaga kerja konstruksi Indonesia yang ada sekitar 5,3 juta orang.

Oleh karenanya, LPJKN target untuk bisa mensertifikasi sebanyak 500.000 tenaga kerja konstruksi hingga akhir 2019 nanti. Sehingga total pekerja konstruksi nasional bersertifikat bisa mencapai sekitar 1 juta orang.

Ketua LPJKN, Ruslan Rivai, mengatakan upaya ini penting untuk dikedepankan sebab sertifikat menjadi bukti akan kompetensi seorang tenaga kerja konstruksi, yang wajib mengikuti program pengembangan profesi.

"Sebab tenaga kerja harus kita ada program pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Tidak mungkin orang yang sudah tidak bekerja kita kasih sertifikat lagi," ujar dia di Jakarta, Senin (15/7).

Ruslan juga mengabarkan, dari sekitar 512.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat, banyak diantaranya yang masa berlaku sertifikatnya habis tahun ini. Situasi ini membuat pihaknya giat mengkampanyekan program tersebut.

"Banyak yang mati juga sertifikatnya tahun ini. Yang mati harus diperpanjang," tegas Ruslan.

Untuk saat ini, masa sertifikasi hanya berlaku selama 3 tahun saja. Tapi ke depan, dia membuka kemungkinan untuk memperpanjang masa sertifikasi para pekerja konstruksi hingga 5 tahun. "Saat ini 3 tahun. Ke depan mungkin 5 tahun masa berlaku," pungkas dia.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar akan Evaluasi Omnibus Law Cipta Kerja

Ganjar akan Evaluasi Omnibus Law Cipta Kerja

Keluhan dan ketidaknyamanan para buruh, harus diakomodir melalui ruang musyawarah.

Baca Selengkapnya
Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Regulasi harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.

Baca Selengkapnya
Ratusan Eksemplar Surat Suara Pemilu di Bekasi Rusak

Ratusan Eksemplar Surat Suara Pemilu di Bekasi Rusak

KPU Kabupaten Bekasi melibatkan sebanyak 1.000 tenaga kerja lokal untuk pelaksanaan kegiatan sortir

Baca Selengkapnya
VIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

VIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Ribuan Buruh Terancam Tidak Mendapat THR, Ini Modus yang Digunakan Perusahaan Nakal

Ribuan Buruh Terancam Tidak Mendapat THR, Ini Modus yang Digunakan Perusahaan Nakal

Setiap tahun terjadi kasus kecurangan demi tidak membayar THR karyawan.

Baca Selengkapnya