Merdeka.com - Proses Pemilihan Presiden/ Pilpres 2019 sudah usai. Oktober mendatang, presiden terpilih akan dilantik dan resmi menjabat sebagai pemimpin negara. Apa saja yang pertama kali harus dia lakukan selama 100 hari pertama masa pemerintahannya?

Peneliti Instiute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyebutkan ada beberapa hal yang bersifat darurat yang harus dilakukan dalam 100 hari pertama, yaitu memperbaiki kinerja ekspor dan investasi yang saat ini kondisinya sedang tidak bagus.

"Jadi, sarannya 100 hari pertama yang paling urgent itu mengembalikan kinerja ekspor dan investasi," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (19/4).

Dia mengungkapkan, dilihat dari pencapaian di 2018, ekspor maupun investasi hasilnya belum cukup menggembirakan. "Karena selama ini kinerja kita bisa dikategorikan sangat parah ya, mulai dari perdagangan defisitnya cukup lebar kemudian investasi asing tahun 2018 itu minus 8,8 persen secara tahunan. Nah jadi ini yang harus segera diobati dalam 100 hari pertama masa pemerintahan," ujarnya.

Kemudian yang selanjutnya adalah mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Sebab, menurutnya, meski angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan mengalami penurunan namun lajunya masih terlalu lambat.

Dia mengungkapkan, salah satu hal yang perlu diperbaiki untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah dengan pemutakhiran data. Sehingga program pengentasan kemiskinan akan selalu tepat sasaran. "Pemutakhiran data-data penduduk miskin itu harus dilakukan," ungkapnya.

Kemudian, yang harus dilakukan di masa awal pemerintahan adalah sinkronisasi data pangan. Hal ini berkaca pada kasus - kasus sebelumnya di mana tidak ada harmonisasi data antara produksi dan konsumsi pangan dalam negeri.

"Adanya data yang valid dalam konteks data pangan karena kemarin baru beras nih yang dihitung ulang, sementara komoditas-komoditas pertanian dan peternakan lainnya belum. Jadi harapannya, ada data yang valid terkait produksi dan konsumsi jagung, kedelai, kemudian peternakan sapi, ayam, juga komoditas pangan seperti bawang merah misalnya. Sehingga kebijakan impornya tidak ugal-ugalan," ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, hal ini merupakan sisi lemah dari pemerintahan Jokowi-JK. "Ini kan yang lemah dari pak Jokowi, jadi saya kira 100 hari kerja keras dari pemerintah pemenang Pilpres 2019 ialah pemutakhiran data," ujarnya.