Defisit APBN per Maret 2019 Naik, Capai Rp 102 Triliun
Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2019 sebesar Rp 102 triliun. Angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan posisi Maret tahun lalu sebesar Rp 85,8 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, defisit APBN hingga Maret 2019 disumbang oleh pendapatan negara sebesar Rp 350,1 triliun atau 16,2 persen dari target APBN 2019.
Sementara itu dari realisasi belanja negara, tercatat mencapai Rp 452,1 triliun atau sudah 18,4 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi tersebut sekitar 7,7 persen dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 419,6 triliun.
"Dengan demikian, defisit APBN hingga 31 Maret 2019 sebesar Rp 102 triliun atau 0,63 persen dari PDB. Lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit periode yang sama tahun lalu yang 0,58 persen dari PDB," ujar Luky di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/4).
Secara rinci, untuk pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 279,9 triliun atau sudah mencapai 15,7 persen dari target. Angka ini tumbuh 6,7 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 262,4 triliun.
Dari sisi realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp 260,7 triliun atau sudah 16 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 11,4 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018.
Adapun untuk realisasi pembiayaan anggaran hingga Maret 2019 tercatat sebesar Rp 177,4 triliun atau mencapai 59,9 persen dari pagu APBN 2019. Pembiayaan ini tumbuh 16,6 persen dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 152,2 triliun.
Pemerintah juga merealisasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 191,3 triliun atau sudah 23,1 persen dari pagu APBN 2019. Angka ini tumbuh sebesar 3,1 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.
"Berdasarkan capaian sampai akhir Maret 2019, diperkirakan pelaksanaan APBN 2019 dapat tetap terjaga untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan defisit APBN pada 1,84 persen per PDB," tutup Luky.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaOJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mengungkap Alasan Bank Indonesia Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Februari 2024
Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaUpdate Kondisi APBN 2023 Jelang Tutup Tahun, Bea Cukai Sumbang Berapa?
APBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaOJK: Tabungan Orang Indonesia Naik Menjadi Rp8.441 Triliun di Februari 2024
Berdasarkan data OJK, tabungan orang Indonesia pada bulan Februari meningkat jadi Rp8.441 triliun.
Baca SelengkapnyaPajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024
Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaGubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca Selengkapnya