Data Kemnaker: 2,8 Juta Pekerja Telah Dirumahkan dan Kena PHK
Merdeka.com - Pandemi Corona berdampak terhadap masa depan para pekerja. Banyak dari para pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena bisnis perusahaan terganggu. Selain itu ada juga para pekerja yang dirumahkan tanpa digaji.
Selain itu, para pekerja informal juga sulit melanjutkan hidup karena usahanya haru tutup terdampak corona. Kelompok ini jumlahnya sangat besar.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mencatat, lebih dari 2,8 juta pekerja kena PHK atau dirumahkan.
Rinciannya, pekerja formal yang kena PHK mencapai 212.394 orang. Sementara pekerja formal yang dirumahkan baik digaji maupun tidak digaji mencapai 1,20 juta orang.
"Itu berdasarkan catatan yang kami dari asosiasi, dunia usaha dan dunia industri, dan juga dari dinas-dinas ketenagakerjaan seluruh Indonesia," kata dia Senin (13/4).
"Sementara pekerja informal yang terdampak, yang kami himpun datanya itu ada sekitar 282 ribu lebih orang. Itu data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan," tambah dia.
Selain data yang dihimpun dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada juga data dari BPJS ketenagakerjaan.
Berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja formal yang dirumahkan ada 454 ribu orang, dan pekerja formal yang terkena PHK mencapai 537 ribu orang.
Dari angka tersebut, jika ditotal data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2,8 juta orang.
Dikurasi
Nantinya, seluruh data akan dikurasi oleh Project Management Office (PMO) sebagai calon peserta kartu prakerja.
Kemudian, data ini juga akan diverifikasi dengan data yang ada di dukcapil dan juga data yang ada di Kemendikbud, juga data dari Kementerian-kementerian lain.
"Karena harapannya kan yang sudah dapat kartu prakerja ini tidak dapat program bantuan sosial yang lainnya, dan bantuan sosial dari pemerintah ini secara umum bisa merata di seluruh pekerja-pekerja atau masyarakat seluruh Indonesia yang terdampak covid-19," pungkas Bambang.
Reporter: Pipit
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, Kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi karyawannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian Kesehatan mencatat, hingga minggu ke-15 tahun 2024, terdapat 475 orang meninggal karena DBD.
Baca SelengkapnyaPihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaSelama 2011 hingga Desember 2023, tenaga kerja Indonesia yang tersertifikasi sebanyak 6.996.410 orang.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaData KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.
Baca SelengkapnyaKeberlangsungan tenaga kerja sangat bergantung terhadap sikap pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangannya.
Baca Selengkapnya