Merdeka.com - Seorang pramugari Garuda Indonesia, Putri Adelia Pamela menginginkan adanya bersih-bersih terhadap 'kroni' Ari Askhara di tubuh Garuda Indonesia. Dia mewakili para awak kabin meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghapus orang-orang yang memiliki ide dan strategi yang sama dengan Ari Askhara.

Seperti diketahui saat ini Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra tengah tersandung kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson tahun 1970 dan sebuah sepeda brompton asal Eropa.

Selain itu, Ari diceritakan kerap mengeluarkan kebijakan yang merugikan pegawai dan awak kabin, salah satunya mutasi tanpa menjalani prosedur. Hal ini yang dialami banyak para awak kabin termasuk Adelia.

"Kita juga perlu menghapus orang-orang di bawah direksi yang sama memiliki strategi yang sama dengan Bapak Air Askhara," kata Adelia saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12).

Dia mengaku, bekerja sebagai pramugari sejak tahun 2011. Dalam surat tugasnya dia ditempatkan di Jakarta. Namun sejak bulan Oktober lalu, dia dimutasi ke Ujung Pandang, Makassar tanpa aturan yang jelas.

"Saat ini Saya dimutasi ke Makassar tanpa menjalani prosedur atau aturan yang jelas kepada saya," ungkap Adel.

Adel tidak sendiri, diperkirakan ada ribuan awak kabin yang juga dimutasi ke Denpasar. Dia mengaku tidak akan melakukan protes bila ada penjelasan terkait pemindahannya. Namun, saat dimintai penjelasan, pihak manajemen tidak memberikan alasan dan keterangan lama pemindahannya.

"Saya diberikan penugasan, pada saat saya pertanyakan untuk penjelasan prosedur tidak diberikan," kata dia.

Sosok Ari Askhara Bagi Pegawai Garuda

Delapan tahun bekerja sebagai pramugari, Putri Adelia Pamela menilai sosok Ari Askhara secara pribadi cukup baik. Namun dalam aspek tertentu Ari tidak sebaik perkiraannya. Misalnya, Ari kerap membuat kebijakan sepihak yang dapat merugikan sebagian karyawan. Ari membuat kebijakan secara prosedur tidak jelas.

"Makanya membuat tanda tanya besar dan hubungan industrial tidak maju," kata Adel.

Contoh kebijakan tidak sesuai prosedur tentang pelarangan awak kabin untuk terbang (grounded) dan mutasi karyawan. Namun kebijakan itu tidak diperjelas tentang waktu pemindahan dan lama waktu grounded.

"Prosedur secara detail tidak diberikan yang akhirnya memberikan rasa ketidakpuasan sebagai karyawan karena tidak ada kepastian," katanya.

Untuk itu dia menginginkan pengganti direksi bermasalah dibersihkan, sehingga kegagalan direksi sebelumnya tidak terulang lagi. "Siapa pun calonnya, kami akan selalu mendukung dan selama segala yang dilakukan untuk kebaikan Garuda Indonesia," tutup Adel.