Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengakui Indonesia masih tergolong tinggi dalam hal pemeriksaan di pelabuhan. Di mana, Indonesia memeriksa 21,9 persen barang impor di pelabuhan. Sedangkan rata-rata negara ASEAN hanya 17 persen.

Menurut Darmin, ini berdampak pada distribusi logistik serta dwelling time atau waktu bongkar muat pelabuhan yang menjadi cukup lama. Ke depannya, pemerintah kata Darmin akan menurunkan jumlah barang yang diperiksa di pelabuhan. Caranya dengan melihat barang mana saja yang penting dan tidak penting diperiksa.

"Artinya, di darat masih bisa diperiksa. Tidak perlu di pelabuhan. Tahun lalu kita sebut dari 10.826 nomor HS (uraian barang), itu 5.229 itu harus diperiksa di pelabuhan. Itu 48,3 persen dari semua barang yang kita impor kita akan periksa dulu," kata Darmin di Jakarta, Rabu (31/1).

Darmin menyebut, saat ini ada 381 perusahaan yang sudah lama mengimpor dan tidak pernah melakukan pelanggaran aneh. Ke depannya, reputasi baik seperti ini layak untuk impornya diperiksa di pabriknya sendiri.

"Penyederhanaan tata niaga untuk mendorong industri yang butuh bahan baku impor, apalagi mereka harus ekspor. Sebaiknya jangan terhambat bahan baku," kata Darmin.

Pemerintah katanya akan menempuh langkah kongkret dengan melihat barang yang tidak harus diperiksa di pelabuhan. Dampak kebijakan ini akan terlihat dalam dua minggu ke depan dan akan mengurangi dwelling time 0,9-1 hari.

"Dua minggu lagi, bea cukai akan menampilkan secara real time di Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Mas, Tanjung Perak."