Merdeka.com - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Maryono mengaku siap menerima pengalihan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari bank-bank yang dinilai tidak perform.

"Kami siap menerima berapapun dialokasikan karena permintaan memang tinggi dan kuota Bank BTN sudah habis," katanya di jakarta.

Tercatat dari hasil evaluasi kuartal II-2019, dana FLPP yang telah disalurkan kepada masyarakat sebanyak 46.174 unit atau sekitar 67 persen dari target 68.858 unit.

Dari 39 bank pelaksana penyalur dana FLPP tahun 2019 yang terdiri dari 9 Bank Umum Nasional dan 30 Bank Pembangunan Daerah (BPD), sebanyak 18 bank pelaksana mampu menyalurkan KPR FLPP lebih dari 50 persen dari kuota yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Adapun 18 bank pelaksana tersebut yakni BNI, BTN, BTN Syariah, BRI, Bank Mandiri, Bank Jabar Banten, Bank Sulselbar, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Jatim, Bank Sumselbabel Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Nagari, Bank Sumselbabel, Bank Jambi Syariah.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mengalihkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bank-bank yang tidak perform ke Bank BTN dan beberapa bank lain yang kehabisan kuota FLPP.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto menjelaskan, saat ini memang kuota Bank BTN dan beberapa bank untuk FLPP telah habis. Namun, di sisi lain ada bank pelaksana yang bertugas menyalurkan dana FLPP ini tidak perform.

"Kami akan mengalihkan kuota FLPP dari bank-bank yang tidak perform itu ke Bank BTN dan beberapa bank lain yang kehabisan kuota FLPP," katanya akhir pekan lalu.

Menurut Eko, ukuran sebuah bank tidak perform dalam menyalurkan dana FLPP adalah apabila sepanjang semester pertama 2019 penyalurannya tidak sampai 25 persen. "Dari bank yang kami nilai tidak perform, kuotanya bisa kami alihkan ke Bank BTN atau bank lain yang sekarang ini kehabisan kuota," terangnya.

Eko menambahkan ada sekitar 5.000 unit rumah FLPP yang akan dialihkan ke BTN atau bank lain. "Prosesnya sedang kita persiapkan, dimana tidak perlu pakai menunggu revisi APBN 2019. Kita tinggal buat surat saja kok ke bank bersangkutan," terangnya.