BPTJ Usulkan Pembentukan Lembaga Pengelola Transportasi Buy The Service
Merdeka.com - Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) mengusulkan pembentukan lembaga pengelola layanan Buy The Service (BTS). Dalam skema BTS, pemerintah memberikan subsidi angkutan umum perkotaan. Contoh ideal dari lembaga yang dimaksud dan sudah berhasil di Jakarta adalah PT Transjakarta, sebagai pengelola layanan transportasi perkotaan.
"Untuk melaksanakan ini (BTS), memerlukan suatu lembaga yang dapat mengelola layanan ini," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ), Polana B Pramesti, dalam webinar Buy The Service pada Rabu (28/4).
BTS adalah program subsidi yang berbasiskan skema remunerasi berjangka. Melalui program ini, pemerintah mensubsidi 100 persen biaya operasional kendaraan yang diperlukan untuk melaksanakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
Percontohan program BTS sudah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di lima kota yaitu Jakarta, Solo, Yogyakarta, Palembang dan Denpasar. Untuk BPTJ, sebagai pilot project akan dilaksanakan di kota Bogor pada Juni 2021.
Pada tahap awal, pemerintah saat ini bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai manajemen pengelola BTS. Nantinya diharapkan apabila BTS ini sukses dan berlanjut, kata Polana, bisa dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.
Mekanisme Kerja Sama
Adapun mekanisme kerja sama dalam BTS adalah, BPTJ akan menunjuk manajemen pengelola dan untuk kemudian melakukan kontrak dengan operator yang sesuai ketentuan pemerintah. Lalu akan dilakukan pelelangan dan operator angkutan yang terpilih akan melayani penumpang.
"Selanjutnya kami atau pemerintah akan melakukan alokasi biaya-biaya, terutama terkait biaya angkutan umumnya," tutur Polana.
Standar pelayanan minimal BTS ditetapkan oleh pemerintah, dan terdiri dari berbagai aspek termasuk keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Untuk keamanan, misalnya, ketersediaan CCTV dan ID card pengemudi.
Layanan bus BTS pun akan berbasis digital, termasuk dengan sistem e-ticketing, serta peralatan di dalam bus yang berbasis Internet of Things seperti sensor untuk menghitung jumlah penumpang, GPS tracking, dan camera surveillance.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika kereta api jadwal yang baru tarifnya lebih tinggi atau naik kelas pelayanan, maka akan dikenakan biaya tambahan untuk selisihnya dan biaya administrasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Lembong, ada beberapa kelebihan dari kereta api dimana hal utama transportasi untuk penumpang.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AH telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaRencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaBTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca Selengkapnya