Biayai proyek infrastruktur, PT PP tawarkan Surat Berharga Perpetual Rp 250 M
Merdeka.com - PT PP (Persero) Tbk atau PT PP menawarkan produk keuangan Surat Berharga Perpetual (SBP) melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebesar Rp 250 miliar. Dana dari RDPT ini salah satunya untuk membiayai proyek infrastruktur. Dalam meluncurkan produk ini, perusahaan bekerja sama dengan PT Ciptadana Asset Management selaku penerbit RDPT.
Direktur Utama PT PP, Tumiyana mengatakan, jika dari sisi engineering, selama ini PT PP telah menjadi pionir dalam banyak hal di dalam dunia konstruksi Indonesia.
"Mulai dari sebagai kontraktor pembangunan high rise building pertama (Hotel Indonesia, 1962), jembatan cable-stayed antar Pulau (Jembatan Batam-Tonton, 1998), kemudian sebagai kontraktor pertama yang menerapkan ISO, juga sebagai kontraktor pertama yang menerapkan Green Construction sekaligus menjadi salah satu pendiri Green Council Building di Indonesia, sampai dengan menjadi pelopor dalam aplikasi Building Information Modelling (BIM)," ujar dia dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin (23/4).
Dia menjelaskan, RDPT berbasis SBP ini merupakan terobosan keuangan untuk menjawab tantangan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang berkelanjutan sekaligus sebagai produk keuangan alternatif bagi investor dana jangka panjang di Indonesia sehingga PT PP menjadi pionir BUMN pertama yang memperkenalkan instrumen SBP kepada dunia investasi keuangan di Indonesia.
Instrumen SBP merupakan instrumen keuangan dengan fitur di antaranya, tidak memiliki jatuh tempo, tanpa jaminan, dan memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan opsi beli.
Selain itu, skema SBP tidak mengakibatkan dilusi saham dan memperbaiki struktur modal pada suatu perusahaan.
Investor SBP tidak hanya akan mendapat pembayaran kupon secara rutin dengan imbal hasil yang atraktif, tetapi juga mendapatkan tambahan imbal hasil (step-up rate) setelah tahun ke-3 apabila PT PP tidak melaksanakan opsi beli.
Selain itu, SBP juga diperkaya dengan fitur dividend pusher yang menjadi jaminan pembayaran imbal hasil dari investasi ini.
Perseroan dikatakan juga telah memperoleh persetujuan dari Kementerian BUMN untuk menerbitkan instrumen SBP sebesar Rp 1 triliun. Di mana Proyek PLTU Meulaboh ditargetkan untuk mendapatkan pendanaan di tahap awal ini.
Melalui skema SBP secara bertahap dalam periode 4 tahun, PT PP menargetkan jumlah ekuitas yang dapat terpenuhi sebesar Rp 8 triliun.
"Ke depan, alokasi dana yang dihimpun dari penerbitan SBP tidak terbatas hanya pada proyek PLTU Meulaboh. Namun juga untuk pengembangan proyek infrastruktur yang dijalankan oleh Perseroan danentitas anak lainnya," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaIKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perpanjangan Insentif Pajak Properti 2024 Dipercaya Bakal Dongkrak Penjualan Apartemen
Kepemilikan apartemen tidak hanya untuk hunian, namun juga dapat dijadikan sebagai instrumen investasi yang memberikan imbal hasil bagi pemiliknya.
Baca SelengkapnyaInsentif Pajak Dongkrak Pembelian Properti, Kenaikan Suku Bunga Geser Tren KPR
Di akhir 2023, penambahan inventori baru pada proyek perumahan naik hingga dua kali lipat, sementara permintaan akan rumah baru juga naik hingga 27 persen.
Baca SelengkapnyaBPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaDapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024
Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca Selengkapnya63 Perusahaan Melantai di Bursa Saham Sepanjang 2023, Raup Dana Rp49 Triliun dari IPO
Sampai dengan saat ini telah terdapat 887 perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia, dengan 28 perusahaan dalam pipeline atau antrean pencatatan saham.
Baca Selengkapnya