Bertemu Menteri Sri Mulyani, Puan Tagih Draf RUU Omnibus Law

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini mengunjungi kantor Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani. Namun rupanya pertemuan tersebut bukan untuk menyerahkan draf RUU Omnibus Law.

Puan meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan proses penyusunan draf tersebut agar omnibus law bisa segera dibahas di DPR. "Untuk menyatakan prolegnas 2020 terkait omnibus law, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menyerahkan draf ke DPR," kata Puan usai pertemuan di Kantornya, Jakarta, Kamis (30/1).

Puan mengungkapkan, hal ini juga sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi yang ingin DPR segera menyelesaikan pembahasan omnibus law. Namun, dia menyatakan hal itu baru dapat terlaksana jika draf dari pemerintah telah diterima.

"Jangan sampai menyalahi aturan. Kalau bisa secepat mungkin sesuai draf (omnibus law), apakah draf terkait pasal-pasal itu kemudian disosilisasikan dengan baik sehingga tidak ada kegaduhan," tegasnya.

DPR Turut Tuntut UU Omnibus Law Bisa Segera Terbentuk

Selain itu, karena omnibus law bertujuan untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja dia berharap kebijakan tersebut dapat segera disahkan. "Visi omnibus law untuk membuka lapangan kerja dan investasi. Meskipun saya belum menerima draft-nya, tapi saya tahu agar investasi menggeliat," ujarnya.

Dalam kesempatan serupa, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembahasan omnibus law perpajakan sudah selesai dan surat presiden (supres) pun sudah diteken oleh Presiden Jokowi.

"Supaya jalan sesuai mekanisme parlemen. Dengan konsultasi ini, (DPR RI) sudah kirim surat ke presiden (mengenai) penetapan prolegnas," ujarnya.

Selain itu, dia menyatakan akan terus melakukan konsultasi seperti yang dilakukan hari ini. Dan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI.

"Memang waktu itu kan DPR baru menyelesaikan untuk paripurna prolegnasnya. Dan kita bersyukur dalam prolegnas itu omnibus law untuk perpajakan sudah masuk dalam prioritas, dan berarti itu sudah ada di dalam slot pembahasan dengan DPR nya," tutupnya.

Kadin Soal Omnibus Law: Kepentingan Pengusaha & Buruh Sama, Kesejahteraan Meningkat

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani, angkat bicara terkait banyaknya tanggapan yang menilai omnibus law cipta lapangan kerja tidak berpihak pada kaum buruh. Termasuk pandangan dari anggota dewan.

Rosan menjelaskan, kepentingan pengusaha dan buruh pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Hal inilah yang dianggap salah sehingga muncul pandangan bahwa omnibus law hanya berpihak pada kepentingan pengusaha.

"Tadi saya sampaikan juga jangan itu dipisahkan lah. Oh ini kepentingan pengusaha oh ini kepentingan buruh, kepentingannya sama kok, tujuannya satu kok untuk meningkatkan kesejahteraan," kata dia saat ditemui usai rapat bersama komisi XI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/1).

Selain itu, dia menjelaskan bahwa perekonomian terus bergerak dinamis. Sehingga perubahan seperti omnibus law diperlukan agar perekonomian tetap dapat mencapai tujuannya.

"Di dalam perekonomian itu kan dinamikanya terus berjalan jadi memang perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan (seperti omnibus law), tapi tentunya penyempurnaan itu adalah yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup dan juga pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan," ujarnya.

(mdk/bim)