Banyaknya Barang Impor Dinilai Jadi Cerminan Industri RI Tak Tumbuh

Merdeka.com - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai, banyaknya produk impor yang mejeng di e-commerce menjadi bukti cerminan industri Tanah Air tidak tumbuh. Bahkan, banyaknya produk impor tidak hanya terjadi di e-commerce saja, tapi juga di pasar offline.

"Banyaknya barang impor yang dijual di e-commerce bukan salah e-commerce. Banyaknya barang impor adalah cerminan industri kita yang tidak tumbuh. Daya saing kita yang rendah," kata Pieter saat dihubungi merdeka.com, Minggu (6/6).

Secara pribadi, dirinya pun mengaku prihatin dengan banjirnya produk impor di Indonesia. Apalagi pemerintah sendiri tidak bisa berbuat banyak dengan membuaat regulasi yang mengatur adanya pembatasan teradap barang impor.Pun jika pemerintah mengatur, akan menjadi bumerang terhadap e-commerce di Tanah Air

Bagaimana cara mengaturnya? Kalau saya jualan di Bukalapak barang impor apakah akan dilarang? Seluruh e-commerce akan collapse. Unicorn decacorn kita collapse. Lebih banyak mudharatnya," jelasnya.

"Kita memang prihatin. Tapi harus paham juga bahwa solusinya tidak ada yang jangka pendek. Tidak bisa asal mengatur atau membatasi apalagi melarang impor," lanjutnya.

Piter menambahkan, Indonesia sudah pada posisi bergantung kepada barang impor. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan itu maka pemerintah harus membangun industri terlebih dahulu, dan harus ada barang substitusi impornya.

Sebelumnya, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiaatmadja mengatakan, 90 persen lebih produk yang dijual di e-commerce yang terdapat di Indonesia bukan produksi dalam negeri, melainkan produk impor.

Menurut dia, UMKM di luar negeri, seperti China, lebih siap dalam memasuki ekosistem ekonomi digital yang sudah merambah pasar global. Sementara UMKM di Indonesia, kata Jahja, masih perlu banyak edukasi dan peningkatan kapasitas dalam produksi, SDM, maupun kualitas produk.

"E-commerce di Indonesia ini sudah banyak, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Kalau kita lihat 90 persen lebih produk dari mana? Bukan UMKM kita, ini yang menyedihkan. Itu import goods," kata Jahja Setiaatmadja seperti dikutip dari Antara dalam webinar digitalisasi UMKM dan sistem pembayaran 2025 yang dipantau di Jakarta, Rabu (2/6).