Banyak Dana Mengendap di Bank, Banggar Cecar Sri Mulyani

Senin, 27 Juni 2022 19:27 Reporter : Anisyah Al Faqir
Banyak Dana Mengendap di Bank, Banggar Cecar Sri Mulyani Sri Mulyani rapat dengan Banggar DPR. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Anggota Badan Anggaran, Marwan Cik Hasan mempertanyakan penyerapan dana APBN yang belum optimal, sebab masih ada sisa dana PEN tahun 2021 sebesar Rp 340 triliun. Selain itu dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan sekitar Rp 200 triliun.

"Artinya ada Rp 540 triliun uang yang tidak bergerak," kata Marwan di Badan Anggaran, Kompleks DPR, Jakarta, Senin (27/6).

Dia menyayangkan penyerapan anggaran oleh pemerintah yang masih belum maksimal. Padahal dana tersebut berasal dari pinjaman luar negeri dengan bunga yang tinggi.

"Ini harus jadi pembelajaran yang mahal buat Pemda, kenapa dana yang besar ini tidak menetes dan disampaikan ke rakyat padahal uang ini bisa jadi stimulus buat menggerakkan ekonomi di tengah kondisi regional dan global saat ini," tuturnya.

Dia khawatir kehati-hatian pemerintah untuk mencairkan dana tersebut berbuah petaka. Anggaran pemerintah jadi tidak bisa langsung dinikmati masyarakat. Dia tidak melarang pemerintah membuat kebijakan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran namun dia mengingatkan birokrasi yang berbelit bisa berdampak pada kondisi ekonomi yang masih dalam pemulihan.

"Ada masalah apa? Saringannya terlalu ketat dan rapat sehingga uang tidak menetes. Saya tidak sarankan kita awut-awutan tetapi jangan birokrasinya dibuat menyulitkan," kata dia.

2 dari 2 halaman

Jawaban Sri Mulyani

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penyerapan dana pen belum optimal karena pandemi semakin terkendali. Sehingga dari sisi anggaran terjadi perubahan yang cukup besar.

Pada sektor kesehatan misalnya, dana untuk vaksinasi dan biaya perawatan pasien Covid-19 semakin berkurang. Bahkan pemerintah sudah membayarkan tagihan dari sejak pertama kali terjadi pandemi hingga yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di BPKP.

"Buat biaya terapeutik ini sudah dibayarkan semuanya, termasuk yang sudah diperiksa BPKP dari mulai tahun lalu saat delta varian dan omicron," kata dia.

Selain itu, saat ini vaksin yang digunakan untuk masyarakat sebagian besar berasal dari hibah, sehingga anggarannya menjadi turun. Biaya perawatan pasien juga menurun padahal pemerintah menyiapkan anggaran yang besar untuk mengantisipasi kenaikan kasus yang signifikan.

"Waktu kita cadangkan ini dengan ekspektasi ada varian baru dan jumlah kasus varian omicron lebih cepat dan ternyata tidak. Pasien di rumah sakit juga tidak banyak jadi banyak sekali anggaran," kata dia.

Meski begitu dia menyadari penyerapan dana PEN masih kecil di tingkat kementerian/lembaga. Untuk itu dia meminta Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk mencari tahu penyebabnya. Di sisi lain penggunaan dana PEN tahun ini akan dikonsentrasikan untuk mendorong pemulihan ekonomi dalam bentuk subsidi langsung ke masyarakat.

"Anggaran kita ini banyak buat subsidi dan nanti difokuskan buat pemulihan ekonomi yang lebih efektif," kata dia mengakhiri. [azz]

Baca juga:
Hingga April 2022, Pemprov DKI Paling Lambat Realisasikan APBD
Dana Pemda Rp191,5 Triliun Mengendap di Bank, DKI Jakarta Paling Besar
Terungkap, Ini Penyebab Dana Pemda Rp191 Triliun Hanya Mengendap di Bank
Pemkot Surabaya Alokasikan Dana Rp3 Triliun untuk UMKM, Warganet Soroti Distribusinya
Dukung Perintah Jokowi, Ganjar Dorong APBD untuk Belanja Produk Dalam Negeri
Sri Mulyani Sentil Pemda dengan Belanja Daerah Masih Minim

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini