Bahas anggaran 2016, Kementerian PU-Pera dan DPR rapat di hotel
Merdeka.com - Kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun, uniknya rapat bukan dilakukan di gedung DPR, melainkan justru digelar di hotel. Seperti yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dengan Komisi V DPR.
Agenda yang diperoleh merdeka.com, disebutkan kedua pihak bakal melakukan rapat pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN 2016 masing-masing Eselon I Kementerian PU-Pera. Acara itu bakal dilakukan di Hotel Le Meredien Jakarta, pukul 14.00 - 17.00, hari ini.
Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian PU-Pera Syarif Burhanudin mengaku belum mengetahui adanya agenda pembahasan APBN 2016 di hotel. Dirinya mengaku masih dalam perjalan kembali ke Jakarta.
"Belum tahu, saya masih di Jogja mau ke Jkt (Jakarta)," kata Syarif melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com, Kamis (11/6).
Terkait regulasi pembahasan anggaran di hotel ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tidak mau ambil pusing. Pasalnya, selama ini diakui tidak ada pelarangan rapat di luar kantor kementerian, melainkan dibatasi.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menegaskan, rapat yang dilakukan Kementerian PU-Pera dan Komisi V DPR diperbolehkan asal mengandung unsur akuntabel. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai Peraturan Menteri PAN-RB nomor 6 tahun 2015, tentang pedoman pembatasan pertemuan/rapat di luar kantor dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.
"Selama akutabel tidak persoalan sesuai dengan PermePAN. Asal laporannya jelas, jadi uang negara sesuai apa yang dikerjakan," tegas Herman kepada merdeka.com.
Menurut Herman, jika pertemuan memiliki urgensi dan pembahasan materi bersifat strategis dan diperlukan koordinasi lintas sektor, tidak dipermasalahkan untuk melakukan pertemuan di luar kantor. "Jadi tidak masalah," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melonggarkan aturan pelarangan rapat instansi pemerintah di hotel. Menteri Yuddy memperbolehkan rapat atau penyelenggaraan acara di hotel asal pembiayaan didominasi pihak ketiga.
"Bila perlu kegiatan itu dilakukan satu minggu di hotel dengan menggunakan uang yang banyak dari pihak ketiga, tetapi asalkan pemerintah mampu menggunakan uang seefisien mungkin," katanya.
Yuddy berdalih, larangan tentang rapat di hotel yang pernah disampaikannya dulu, khusus diberlakukan untuk kegiatan rapat-rapat pemerintahan. Alasannya, wajib mengoptimalkan fasilitas pemerintah yang ada. Apalagi semua gedung yang ada dibangun dari uang rakyat.
"Hotel-hotel harus menyadari bahwa keberadaannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sektor pendukung kepariwisataan," terangnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bundaran HI Pagi Ini Usai Perayaan Tahun Baru 2024, Warga Keluhkan Beberapa Taman Rusak
Agus menyayangkan aktivitas warga malah merusak taman. Padahal harusnya, perayaan tahun baru tak merusak taman di sekitar.
Baca SelengkapnyaDewan Pers akan Gelar Deklarasi Kemerdekaan Pers Dihadiri 3 Capres-Cawapres
Dewan Pers bersama segenap masyarakat pers siap melakukan ‘Deklarasi Kemerdekaan Pers’ di Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu (10/2).
Baca SelengkapnyaJelang Debat Capres Tema Pertahanan dan Keamanan, Anies Kerap Diskusi dengan Purnawirawan TNI
Anies akan menyelaraskan tema debat sesuai dengan pengalaman yang ia peroleh selama menjabat gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Begini Peran Besar BUMD Wujudkan Jakarta Global City
CFO BUMD Jakarta Forum diharapkan dapat menjadi orkestrasi potensi BUMD dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
PROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .
Baca SelengkapnyaIni Rincian "Malam Muda Mudi" pada Perayaan Tahun Baru 2024 di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar "Malam Muda Mudi" untuk menyambut pergantian tahun dari 2023 ke 2024. Kali ini kegiatan itu dibagi dalam enam segmen.
Baca SelengkapnyaPamer Program Indonesia Mengajar, Cak Imin Pede Anies Kuasai Debat Pamungkas Capres Tema Pendidikan
Anies punya perhatian pada bidang pendidikan sejak lama.
Baca Selengkapnya3.041 Personel Gabungan Kawal Debat Ketiga Capres-Cawapres
Sebanyak 3.041 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan debat ketiga Pilpers 2024 di Istora Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1).
Baca SelengkapnyaDebat Kelima Pilpres, Surya Paloh: Bukan Hal yang Terlalu Berat Bagi Anies Baswedan
Diketahui, salah satu tema yang dibawakan dalam debat kelima Pilpres tersebut yakni Kebudayaan.
Baca Selengkapnya