Anggaran penanggulangan kemiskinan ditambah jadi Rp 381 triliun di 2019
Merdeka.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 381 triliun dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2019. Sedangkan angka kemiskinan sendiri ditargetkan menurun menjadi 8,5 persen.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, salah satu sasaran dalam RAPBN 2019 adalah penguatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan, kesehatan dan vokasional. Upaya yang dilakukan di antaranya penguatan program perlindungan sosial.
"Kita melanjutkan perbaikan mekanisme penyaluran program bantuan sosial," kata Sri, dalam acara jumpa pers RAPBN 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8).
Dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 381 triliun ini mengalami peningkatan 31,9 persen dari alokasi tahun ini yang hanya Rp 287 triliun. Kenaikan tersebut diprioritaskan untuk 40 persen penduduk termiskin di Tanah Air.
"Itu kenaikan untuk yang disebut nyaris miskin, yang kena guncangan jumlahnya semakin tinggi," tuturnya.
Dengan ditingkatkannya alokasi dana penanggulangan kemiskinan, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dari 9,82 persen menjadi 8,5 persen sampai 9,5 persen.
Upaya penyaluran alokasi dana penanggulangan kemiskinan melaluli beberapa program, yaitu peningkatan PBI JKN menjadi 96,8 juta jiwa. Memperkuat program keluarga harapan dengan sasaran 15,6 juta keluarga, memperkuat Reforma agraria dan perhutanan dan mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaDapat mengurangi permasalahan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Baca SelengkapnyaPenerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnya