Amnesti pajak, BUMN target kelola dana repatriasi Rp 300 triliun
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan perusahaan pelat merah bisa menampung dana repatriasi warga Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak hingga sekitar Rp 300 triliun. Untuk itu, dia sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkap peluang tersebut.
"Total kami harapkan targetnya bisa menyerap Rp 200 triliun-Rp 300 triliun," jelasnya saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/7)
Adapun sejumlah jurus yang disiapkan mulai dari menawarkan proyek, obligasi, right issue, hingga penerbitan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO).
"Ada beberapa BUMN memiliki proyek-proyek yang sudah jalan (brownfield). Semisal, mereka bisa ikut di jalan tol Malang-Pandaan yang sudah selesai dan sudah ada pendapatan," katanya.
"Kami juga ada seperti sekuritisasi untuk pembangunan perumahan rakyat. Kami juga menawarkan obligasi dalam rupiah maupun dolar. Ada juga anak perusahaan BUMN yang kami IPO-kan seperti tugu pratama asuransi, HK Realty, kami masih mendetailkan."
Selain itu, menurut Rini, dana repatriasi juga bisa dialirkan pada proyek pertanian.
"Kami menawarkan untuk investasi di holtikultura 100 hektar, 500 hektar, dan 1000 hektar."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDalam IPO, perseroan menawarkan sebanyak 570 juta saham biasa atau setara 14,44 persen.
Baca SelengkapnyaErick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaSetelah di-PHK, suaminya mulai mencari peluang lain dengan bekerja di proyek. Namun sayangnya dia malah ditipu hingga harus mengorbankan motornya.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaAgung belum mau membocorkan berapa target pemasukan investasi ke IKN yang dipatok pada 2024 ini.
Baca Selengkapnya