Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ada PPKM Level 3 di Akhir Tahun, Bisnis Hotel & Restoran akan Kembali Lesu

Ada PPKM Level 3 di Akhir Tahun, Bisnis Hotel & Restoran akan Kembali Lesu Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah tidak menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di akhir tahun. Alasannya, bisnis sektor hotel dan restoran akan kembali terpuruk seperti waktu sebelumnya.

"Level 3 ini sama saja diketatkan lagi, dampaknya akan sangat terasa," kata Hariyadi saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (18/11).

Berkaca dari tahun lalu, saat itu di akhir tahun masyarakat didorong untuk melakukan perjalanan wisata. Bahkan pemerintah mendorong gerakan bekerja dari Bali (work from Bali).

Program tersebut memang berdampak baik bagi industri pariwisata. Namun ketika pemerintah mewajibkan hasil tes negatif PCR, sektor pariwisata kembali terpuruk. "Begitu PCR jadi syarat perjalanan, Bali langsung drop lagi," kata dia.

Padahal saat ini, industri perhotelan dan restoran sedang mengalami pemulihan. Secara perlahan bisnis sektor ini mulai kembali bergerak. Hotel kembali mulai beroperasi. Tidak hanya dalam rangka liburan, melainkan sudah mulai adanya kegiatan rapat atau acara yang dilakukan di hotel dan restoran.

"Sekarang ini kondisinya sudah membaik dan sudah proses pemulihan," kata dia.

Terlebih di akhir tahun biasanya menjadi musim panen bagi bisnis sektor ini. "Akhir tahun memang biasanya puncaknya," ungkap Hariyadi.

Meski kebijakan ini bersifat temporer, namun para pengusaha akan kembali melakukan penyesuian jam kerja kepada karyaannya. Untuk itu dia menyayangkan keputusan pemerintah yang berencana kembali menerapkan PPKM Level 3.

"Kalau sampai PHK sih enggak, paling cuma kita kurangi saja jam kerjanya, jadi digilir lagi," tandasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Targetkan Selesai Agustus 2024

Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Targetkan Selesai Agustus 2024

Jokowi menambahkan, menggeliatnya pembangunan sejumlah proyek di IKN menunjukkan semakin bertambahnya minat investor untuk berinvestasi di sana.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Prabowo Beri Sinyal Bakal Larang Perusahaan BUMN Jalankan Bisnis Hotel

Prabowo Beri Sinyal Bakal Larang Perusahaan BUMN Jalankan Bisnis Hotel

Prabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.

Baca Selengkapnya
HUT ke-79 RI Digelar di IKN, Jokowi Targetkan 2 Hotel Rampung Dibangun

HUT ke-79 RI Digelar di IKN, Jokowi Targetkan 2 Hotel Rampung Dibangun

Jokowi targetkan dua hotel rampung sebelum perayaan hari kemerdekaan

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini

Pajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini

Surat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.

Baca Selengkapnya