Merdeka.com - Pemerintah menunjuk Kementerian Perencanaan Pembangunan atau Bappenas menjadi ketua pelaksana pemindahan ibu kota. Pemerintah juga memastikan 90 persen tanah di ibu kota baru merupakan milik negara.

"Kita bentuk satu tim untuk memfinalisasi masalah penyiapan Ibu kota baru. Nah, ketuanya sementara nanti Bappenas jadi semua wakil kementerian, nanti hari Rabu beliau akan laporan ke kami," papar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, di Lobi Kemenkeu, Jakarta, kemarin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan rapat ini juga difokuskan untuk menyusun penataan dan pembebasan tanah negara. Dirinya berharap masyarakat yang terkena dampak pembangunan ibu kota baru rela dipindah.

"Misalnya itu wajib ada tempat untuk jalan raya. Untuk masyarakat barangkali akan dipindahkan, karena luas sekali tanah negara, tapi itu 90 persen lebih merupakan tanah negara," paparnya.

Sementara itu, Menteri Suharso mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan mulai merumuskan pembentukan Undang-Undang dan Perpres terkait IKN (Ibu Kota Negara) baru.

"Sedang dalam sirkulasi (UU Ibu Kota baru) diantara, ya kita bahas bulan ini bersama (DPR), ya kita lihat secepatnya, ya kita sih punya target tapi nanti sama-sama dengan DPR lah, nanti saya ngomong kecepatan, DPR nya nanti tidak pas kan," cetusnya.

MenPAN Tjahjo: Seluruh PNS Pusat Wajib Mau Pindah ke Ibu Kota Baru

Menteri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, menyatakan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan pusat wajib mau dipindah tugas ke ibu kota baru nantinya. Bagi yang keberatan, lanjutnya, pemerintah persilakan PNS ajukan pengunduran diri.

"Silahkan mundur kalau tidak mau, tidak mau itu ya tidak bisa, itu prinsipnya," ujar Menteri Tjahjo seperti dikutip dari Antara usai menjadi pembicara best practices kepemerintahan yang baik dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Kalsel, di Hotel Area Barito, Banjarmasin, Jumat (7/2).

Terkecuali, papar dia, yang bersangkutan misalnya sudah masuk pensiun atau sudah sakit-sakitan. Tentunya ada pertimbangan untuk hal tersebut. "Kalau tidak seperti itu, ya tidak bisa, sebab ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja," tuturnya.

Dia melanjutkan negara sudah memberikan pendidikan kepada PNS dengan biaya yang tidak sedikit, hingga keahliannya atau kemampuannya harus dicurahkannya demi negara. "Tidak bisa mau enak-enak saja di Jakarta," ujarnya.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, ujar dia, pemindahan ibu kota negara yang baru nanti di wilayah Kalimantan Timur dilakukan sekaligus, termasuk ASN. "Tapi kan ini masih lama, sekitar tahun 2024 nanti, tapi kita juga sudah bersiap," ujarnya.