Merdeka.com - Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tengah memprioritaskan lima kebijakan bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi nasional. Langkah strategis ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan UMKM yang kian terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Kami sebagai di pemerintah merumuskan 5 langkah kebijakan untuk menyelesaikan masalah di UMKM. Karena sebagian besar pelaku usaha, hingga 98 persen, adalah mikro dan ultra mikro, yang memang pendapatannya harian dan sebagian besar tidak bisa berusaha di masa pandemi," tegas Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (19/6).

Pertama, mendorong 98 persen pelaku usaha mikro dan ultra mikro untuk masuk ke dalam kelompok miskin baru. "Kami usulkan agar mereka masuk ke dalam kelompok miskin baru agar mendapatkan bantuan sosial. Program bansos diperluas," jelas Teten.

Kedua, penundaan cicilan dan bunganya hingga 6 bulan, karena sebagian besar UMKM mengalami masalah keuangan. Sebab, pemerintah akan menyediakan pembiayaan dengan pajak yang disubsidi sehingga cashflow teratasi.

Menurutnya, sebagian besar UMKM yang mengalami masalah keuangan cashflow, tidak sanggup membayar cicilan dan bunganya. Sehingga program restrukturisasi penundaan cicilan 6 bulan dan pajak disubsidi, diharapkan menyehatkan cashflow UKMM.

Ketiga, pembiayaan UMKM dan koperasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Apalagi, Teten mengakui masih ada Rp129 triliun dari Rp190 triliun KUR yang belum disalurkan.

"Kami pandang jumlah KUR yang belum disalurkan tersebut cukup sebagai modal kerja. Bahkan masih ada Rp2,7 triliun untuk 266 koperasi yang mengalami hal serupa. Bunga 3 persen selama 20 bulan," terangnya.

Kebijakan Lainnya

Keempat, adalah mendorong agar belanja pemerintah diprioritaskan bagi produk UMKM. Apalagi, KemenKop UKM telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ada sekitar Rp735 triliun anggaran belanja pemerintah di tahun 2020.

"Jika BUMN dan pemerintah belanja dari UMKM, maka UMKM akan menggeliat bangkit. Program ini juga mendukung gerakan Belanja Buatan Indonesia," tambahnya.

Kelima, UMKM harus berinovasi dan beradaptasi dengan market baru. Karena, menurut Teten, situasi seperti ini menuntut pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk melakukan inovasi dan adaptasi market baru.

Kemudian, baru 13 persen atau 8 juta pelaku UMKM yang terhubung online. Untuk itu diperlukan pendampingan, pelatihan digital marketing, serta kerja sama dengan sektor usaha besar.

"Ini yang kami terus bantu supaya adaptasi. Sayangnya, yang masuk hanya 13 persen, atau 8 juta pelaku usaha. 87 persennya masih offline. Kita siapkan berbagai program, di antaranya pelatihan digital marketing dan kerja sama dengan usaha besar," ujarnya.