Catat Sejarah, Yoon Suk Yeol Jadi Presiden Korea Selatan Pertama yang Ditangkap saat Menjabat

Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan, telah mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai presiden pertama yang ditangkap saat masih menjabat. Penangkapan ini terjadi setelah ia menerapkan darurat militer yang menuai kontroversi pada bulan Desember 2024, yang mengakibatkan krisis politik terbesar dalam sejarah modern negara tersebut.

Setelah dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember 2024, Yoon kini menghadapi proses hukum terkait tuduhan pemberontakan. Penangkapannya dilakukan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) setelah beberapa upaya sebelumnya gagal karena adanya bentrokan dengan tim keamanan yang melindunginya.

Peristiwa ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan menjadi sorotan di tingkat internasional. Informasi lebih lanjut mengenai situasi ini dirangkum Merdeka.com dari berbagai sumber, Kamis (16/1).

Kronologi Pemberlakuan Darurat Militer: Bermula dari Pengumuman 3 Desember 2024

Pada tanggal 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer, suatu langkah yang belum pernah dilakukan sejak tahun 1979. Ia mengklaim bahwa tindakan ini diambil untuk menjaga stabilitas nasional dari ancaman yang dianggap anti-negara. Namun, pengumuman tersebut menuai kritik yang luas, karena banyak pihak melihatnya sebagai usaha untuk mempertahankan kekuasaan di tengah situasi politik yang krisis. Kebijakan darurat ini hanya berlangsung selama enam jam sebelum akhirnya dicabut setelah adanya tekanan dari parlemen.

Keputusan untuk memberlakukan darurat militer berujung pada pemakzulan Yoon oleh Majelis Nasional, yang menilai tindakannya sebagai bentuk pemberontakan dan pelanggaran konstitusi. Proses pemakzulan ini disetujui dengan suara mayoritas, yang mengakibatkan penangguhan sementara tugas kepresidenan Yoon hingga ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Dalam pidatonya, Yoon menyampaikan bahwa langkah tersebut dianggap penting untuk melindungi negara dari ancaman, namun ia juga meminta maaf kepada publik atas kebijakan yang sangat kontroversial ini. Pemakzulan Yoon menjadi puncak dari serangkaian konflik antara eksekutif dan legislatif yang semakin memperburuk situasi politik di negara tersebut.

"Ini adalah langkah pertama menuju pemulihan tatanan konstitusional, demokrasi dan supremasi hukum," kata Yoon Suk Yeol, mengutip bbc.com.

Proses Penangkapan Dramatis: Ribuan Petugas Kepolisian Menyerbu Kediaman Presiden

Pada Rabu, 15 Januari 2025, Yoon Suk Yeol ditangkap setelah beberapa usaha sebelumnya tidak berhasil. Tim penyidik dari CIO, yang didukung oleh ribuan petugas keamanan, menggunakan alat berat untuk menembus barikade yang menghalangi kediaman presiden. Situasi menjadi tegang ketika terjadi bentrokan kecil antara penyidik dan tim keamanan presiden.

Setelah melalui negosiasi yang panjang, Yoon akhirnya menyerahkan diri dan dibawa ke kantor CIO untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum penangkapannya, Yoon mengungkapkan dalam sebuah pesan video bahwa ia bersedia bekerja sama untuk menghindari pertumpahan darah, meskipun ia menganggap surat perintah penangkapannya sebagai tindakan ilegal.

Proses hukum kini berlanjut, dengan Yoon ditahan sementara di Pusat Penahanan Seoul. Penangkapan ini menciptakan preseden yang signifikan dalam politik Korea Selatan, menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, termasuk presiden yang sedang menjabat.

"Saya memutuskan untuk hadir di hadapan CIO, meskipun ini adalah penyelidikan ilegal, untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan," tambahnya.

Dampak Pemakzulan terhadap Pemerintahan

Pemecatan Yoon Suk Yeol telah mengganggu stabilitas politik di Korea Selatan, di mana Menteri Keuangan Choi Sang-mok kini menjabat sebagai presiden sementara. Langkah ini diambil setelah Han Duck-soo, yang sebelumnya menjabat sebagai penjabat presiden, juga dipecat oleh parlemen.

Krisis politik ini menyebabkan banyak kebijakan penting terhenti, sehingga pemerintahan kini berfokus pada upaya untuk menstabilkan situasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Di sisi lain, partai oposisi merayakan penangkapan Yoon sebagai sebuah keberhasilan bagi demokrasi dan supremasi hukum.

Mahkamah Konstitusi memiliki tenggat waktu hingga 180 hari untuk memberikan keputusan mengenai penguatan pemakzulan Yoon. Apabila pemakzulan tersebut disetujui, pemilihan presiden baru harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari ke depan.

Jadi Catatan Sejarah sebagai Presiden Pertama yang Ditangkap

Pemecatan dan penangkapan Yoon Suk Yeol menandai sebuah babak baru dalam sejarah Korea Selatan, karena ini adalah kali pertama tindakan tersebut diambil terhadap seorang presiden yang masih aktif.

Sebelumnya, negara ini telah lama dikenal dengan praktik mengadili dan memenjarakan mantan pemimpin setelah mereka tidak lagi menjabat.

Di antara mantan presiden yang pernah terlibat dalam kasus serupa adalah Park Geun Hye yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan, serta Chun Doo Hwan, Yun Poo Sun, dan Lee Myung Bak.

Mengapa Yoon Suk Yeol ditangkap?

Yoon ditangkap karena diduga melakukan pemberontakan yang berkaitan dengan penerapan darurat militer, yang dianggap melanggar konstitusi.

Apa yang akan terjadi jika Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulan?

Apabila proses pemakzulan berhasil, maka Yoon akan kehilangan posisinya dan pemilihan presiden yang baru akan dilaksanakan.

Bagaimana reaksi publik terhadap penangkapan ini?

Reaksi publik terbelah, dengan pendukung Yoon memprotes langkah ini, sementara penentangnya merayakan penegakan hukum.

Apa langkah pemerintah selanjutnya setelah penangkapan Yoon?

Pemerintah sedang memusatkan perhatian pada stabilitas politik dan menantikan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai pemakzulan Yoon.

Siapa yang menjabat sebagai presiden sementara?

Menteri Keuangan Choi Sang-mok kini berfungsi sebagai penjabat presiden setelah terjadinya pemakzulan terhadap Yoon.