Jangan Sampai Nanti Ada LGBT di Citayam Fashion Week!

Gelaran Citayam Fashion Week di kawasan Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta Pusat diwarnai kontroversi. Aksi para remaja tersebut menuai sorotan dari Pemerintah hingga sejumlah instansi publik.

Khususnya soal aksi lenggak-lenggok para remaja pria berpenampilan kemayu. Buntutnya, LGBT dikhawatirkan bakal tumbuh di kalangan remaja.

Berikut ulasan selengkapnya.

Kawasan Dukuh Atas, Sudirman ramai didatangi para remaja dari berbagai wilayah di Ibu Kota. Fenomena Citayam Fashion Week memamerkan adu gaya setiap remaja dengan beragam penampilan unik dan kekinian.

Belakangan, pemerintah kian menyoroti aksi para remaja tersebut yang cukup kontroversial. Hal itu bertolak dari aksi para remaja pria yang acapkali bergaya kemayu dalam balutan pakaian mirip wanita.

Mereka mengenakan rambut palsu panjang, memakai gaun, berhias wajah, serta memakai aksessoris yang umum dipakai wanita.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kegiatan di lokasi tersebut hendaknya harus sesuai dengan norma yang berlaku, dan tidak menimbulkan kecenderungan homoseksual.

"Mari kita jaga anak-anak kita jangan sampai nanti justru karena mengikuti fashion show gitu justru nanti yang laki-laki nanti ingin seperti ke perempuan-perempuanan begitu," kata Riza pada Sabtu (23/7) lalu.

"Ya jangan sampai nanti ada LGBT ya pokoknya kita lakukan edukasi yang baik," imbuhnya.

Menanggapi maraknya aksi para remaja pria kemayu tersebut, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Abdul Salam mengungkapkan, Pemprov DKI mulai menerapkan pengetatan keramaian di kawasan Dukuh Atas.

Lebih jauh Abdul mengatakan, pria-pria tersebut merupakan warga kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Untuk kelanjutannya, para PMKS tersebut bakal ditindak untuk selanjutnya dibina di sejumlah panti-panti yang telah dirujuk. Untuk penindakannya, Abdul menjelaskan bahwa koordinasi dengan Satpol PP menjadi hal yang utama.

"Mereka akan dimasukin ke panti kedoya nanti mereka di-assessment nanti akan dirujuk ke panti-panti yang memang sesuai dengan jenis PMKS-nya," kata Abdul, Senin (25/7).

Tak senada dengan Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai jika reaksi pemerintah justru terlalu jauh.

Terlebih, jika penindakan nantinya bakal berujung pada pidana hingga menyebabkan hal tak diinginkan bagi sejumlah remaja. Hal itu disebut Komnas HAM bakal memicu fenomena diskriminatif.

"Itu menurut kami tidak tepat," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan, dikutip Selasa (26/7).

Anam menambahkan, aksi lenggak-lenggok para remaja tersebut bahkan telah mendapat atensi serta apresiasi positif dari Gubernur Anies Baswedan.

"Acara itu bahkan diapresiasi oleh gubernurnya. Karenanya, harus bijak melihat fenomena ini, jangan prasangka. Melakukan tindakan-tindakan yang potensial terjadi diskriminasi," ucap Anam.

Anam selanjutnya memberi saran agar Dinsos terlebih dahulu melakukan kajian. Semua hal tersebut semata-mata disebut agar Dinsos tak gegabah memberi label para pria yang berdandan kemayu tersebut memiliki masalah sosial.

Lebih jauh, para remaja dengan label tersebut bakal dibina ataupun mendapat pidana. Komnas HAM menilai, hal tersebut tentu terlalu jauh untuk dilakukan.

Mengingat aksi para remaja di kawasan Dukuh Atas tersebut telah menuai atensi hingga ke dunia internasional.

"Makanya ketika ekspresi itu sama gubernurnya diapresiasi, jangan setelah itu diperiksa, dikasih status orang yang memiliki masalah sosial," sambungnya.