MUI Minta Prabowo Pikir Ulang Pengiriman 8 Ribu Prajurit TNI ke Gaza: Berisiko Berhadapan dengan Hamas

Sebanyak 8 ribu prajurit TNI siap bergabung dengan pasukan perdamaian di Gaza. Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP) alias dewan perdamaian Gaza untuk membantu meredam konflik di Palestina.

Merespons hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan risiko besar soal keputusan pemerintah mengirimkan TNI ke Gaza.

“Misi tersebut dinilai berisiko secara politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina. Terlebih, belum ada kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian tersebut, apakah dilakukan di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF) yang dinilai berisiko besar,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, seperti dikutip dari situs resmi MUI, Kamis (12/2/2026).

Dia tidak ingin Indonesia terjebak pada agenda hegemonik Amerika Serikat dan Israel. Sebab, misi perdamaian dalam perspektif ISF menurutnya sangat berbahaya.

“Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza,” tutur Prof Sudarnoto.

“Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” wanti dia.

Prof Sudarnoto menjelaskan, pengiriman tentara yang dilakukan dalam kerangkan ISF biasanya di bawah kendali dan hegemoni negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Fokus utamanya adalah menciptakan stabilisasi wilayah pascakonflik.

Dia pun mengingatkan, agar misi tersebut tidak membawa agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan misi perdamaian jangka panjang. Terlebih, ISF berfokus pada demiliterisasi Gaza, terutama pelucutan senjata Hamas yang dinilai bukanlah solusi berkeadilan untuk Palestina.

"Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” tegas Prof Sudarnoto.

Prof Sudarnoto pun meminta, agar pemerintah mempertimbangkan ulang keputusan untuk mengirim TNI ke Gaza. Dia tidak ingin keputusan tersebut justru mengakibatkan reputasi Indonesia jatuh sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” kata dia.