Kepanjangan Samsat dan Fungsinya, Ketahui Layanan Online yang Tersedia

Merdeka.com - Kepanjangan Samsat adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Kata Samsat diambil dari bahasa Inggris, yakni One-stop Administration Services Office. Samsat merupakan suatu sistem administrasi untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat.

Samsat di Indonesia merupakan bentuk kerja sama antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero). Fungsi Samsat di sini, masyarakat jadi ikut andil dalam pemasukan uang negara, menjaga ketertiban lalu lintas, memiliki kondisi jalan yang baik, angkutan umum yang terintegrasi, dan masih banyak lagi.

Seiring perkembangan zaman, fungsi Samsat juga ikut berkembang. Diiringi dengan sistem pelayanan yang kian mudah yakni penggunaan sistem online dapat mempercepat proses pelayanan kepentingan surat. Dengan adanya sistem online anda tak perlu mengantre di kantor dan membawa banyak berkas.

Untuk lebih jelasnya, berikut kepanjangan Samsat dan fungsinya, serta mengetahui pelayanan online yang tersedia.

Kepanjangan Samsat

Antrean wajib pajak di Samsat ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap disingkat jadi Samsat. Definisi Samsat adalah sistem administrasi yang dibentuk berdasarkan kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero), untuk pelayanan kepentingan masyarakat

Dilansir dari Bapenda Jabar, Samsat merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan:

Secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Tujuan Samsat

Tujuan dan fungsi adanya Samsat di antaranya:

1. Memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Ranmor)

2. Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor

3. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kemudian diproses secara terintegrasi dan terkoordinasi cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Fungsi Samsat

Kantor Samsat merupakan wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang membidangi lalu lintas, diwakilkan oleh Dirlantas Polda.

Kemudian Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi diwakili oleh Dinas Pendapatan (Dispenda).

Serta Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat (PT. Jasa Raharja). Ketiga instansi tersebut selanjutnya disebut sebagai Tim Pembina Samsat. Mereka memiliki fungsi pelayanan masing-masing, di antaranya:

1. Dirlantas Polda

Dirlantas Polda memiliki fungsi di Samsat untuk melakukan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor). Ini sebagai fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelayakan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor.

Lalu ada fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan.

Kendaraan bermotor harus ada penomoran, penerbitan dan pemberian bukti, serta registrasi dan identifikasi Ranmor. Kemudian pengarsipan serta pemberian informasi. Termasuk dalam layanan registrasi dan identifikasi ranmor sebagai berikut:

• Registrasi Ranmor baru• Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik• Registrasi perpanjangan Ranmor dan/atau• Registrasi pengesahan Ranmor• Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana• Penggantian dokumen Regident Ranmor• Penghapusan nomor registrasi Ranmor

2. Pelayanan Dispenda

Fungsi selanjutnya dari pelayanan Dispenda. Mereka yang bertugas menerima dan mengelola pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, yang meliputi :

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hasil penerimaan PKB ini paling sedikit 10 persen. Termasuk bagi hasil kepada kabupaten atau kota. Hasik itu nantinya untuk dialokasikan di pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda-sarana transportasi umum.

3. PT. Jasa Raharja

Masih dari lansiran yang sama, fungsi Samsat selanjutnya dari kerja sama dengan PT. Jasa Raharja. Mereka bertugas menerima dan mengelola pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, serta angkutan jalan yang terdiri dari :

• Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Ini merupakan sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan, sebagai dana untuk pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas.

• Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP)

Imerupakan dana yang terhimpun dari hasil iuran-iuran. Terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang angkutan umum.

Fungsi Samsat Berdasarkan Jenis Pelayanan

Layanan e-Samsat di Mapolda Metro Jaya ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya terus mengembangkan inovasi pelayanan Samsat kepada masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, ada beragam alternatif pelayanan yang diberikan untuk memudahkan berwajib pajak, seperti melakukan proses pembuatan, pengesahan, atau perpanjang kelengkapan surat kendaraan bermotor.

Melansir dari NTMC Polri, kini sudah ada tujuh pelayanan Samsat yang bisa digunakan oleh masyarakat, yaitu:

1. Samsat Induk atau Samsat Utama

Fungsi Samsat sebagai layanan paling pertama. Di mana masih menggunakan sistem konvensional. Maksudnya, masyarakat harus datang ke Samsat. Lalu harus mengikuti langkah di setiap loket yang sudah tersedia. Terdapat loket pendaftaran dan verifikasi, serta loket pembayaran dan penyerahan.

Layanan Samsat ini masih terbilang menyulitkan masyarakat. Karena wajib pajak harus mengisi formulir secara manual, lalu foto copy berkas, mengantri di setiap loket, dan melakukan pembayaran secara tunai.

2. Samsat Drive THRU

Ini merupakan pelayanan bagi wajib pajak untuk tidak perlu turun dari kendaraan. Anda cukup melakukan proses pendaftaran dan membayar dari atas kendaraan.

Pemilik kendaraan cukup menyiapkan dokumen, seperti BPKB, STNK, dan KTP asli. Mudahnya, Anda tak harus repot foto copi. Setelah itu berpindah ke loket dua untuk pembayaran dan pengambilan dokumen baru.

‎3. Samsat Keliling

Kemudahan dari pelayanan Samsat keliling. Mereka bisa menemui masyarakat atau sistem jemput bola. Samsat yang menggunakan mobil akan berada di lokasi strategis, seperti pasar, kampus ternama, instansi yang membutuhkan pelayanan pembayaran pajak secara kolektif, atau tempat keramaian.

4. Gerai Samsat

Fungsi selanjutnya ialah gerai Samsat yang berada di tempat pelayanan publik atau tempat berkumpulnya masyarakat, seperti pusat perbelanjaan atau mall.

5. Samsat Kecamatan

Berikutnya ada Samsat kecamatan, yang saat ini sudah dikembangkan di kecamatan-kecamatan sekitar Jakarta. Terdapat lima kecamatan yang sudah bisa dimanfaatkan masyarakat DKI untuk pelayanan Samsat ini.

6. E-Samsat dan Samsat Online

Pelayanan selanjutnya dengan pola atau metode terbaru. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan Samsat. Mereka cukup berkutat dengan aplikasi atau website resmi. Untuk pembayaran pajak tahunan ini, bisa dilakukan melalui ATM atau e-banking.

7. Samsat Digital

Kemudian ada terobosan terbaru dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang baru rilis pada 2018 ialah layanan Samsat Digital. Samsat Digital adalah pelayanan yang sudah menggunakan sistem elektonik atau digital. Baik dari proses pendaftaran, hingga penerimaan surat kelengkapan kendaraan bermotor sesuai permohonan.

Samsat Digital ini merupakan objek dari Samsat Induk, di mana pelayanannya mengharuskan masyarakat datang ke Samsat. Dengan proses yang mirip dengan manual atau konvensional. Tapi yang tadinya konvensional, diganti dengan digitalisasi.

Samsat Online

©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Dikutip dari Simulasi Kredit, layanan Samsat Online di setiap provinsi tidaklah sama. Semua ini tergantung program dari masing-masing wilayah. Ada kabupaten/kota yang sudah membuka layanan online melalui website resmi khusus Samsat Online. Ada juga yang menggunakan aplikasi berbasis android. Kemudian pembayaran melalui ATM dan aplikasi. Layanan Samsat Online yang tersedia seperti:

1. Pembayaran PKB dengan syarat kendaraan dalam kondisi pengesahan STNK satu tahun.

2. Pembayaran PKB dengan syarat kendaraan dalam kondisi tidak ganti STNK.

3. Pembayaran PKB dengan syarat kendaraan dalam kondisi disertai BPKB, STNK, dan identitas diri berupa KTP asli pemilik kendaraan.

4. Pembayaran PKB dengan syarat kendaraan dalam kondisi tidak terlambat lebih dari satu tahun.

5. Pembayaran PKB dengan syarat kendaraan dalam kondisi baik dan berwujud fisik, artinya tidak hilang atau rusak, lapor jual, kecelakaan lalu lintas, dan disita sebagai barang bukti suatu tindak kriminal.