Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menantang Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna, untuk berkomitmen memberantas pungutan yang tidak ada relevansinya dengan kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Dedi saaat bertemu Dadang pada acara retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Diketahui, para kepala daerah baru saat ini tengah mengikuti program pembekalan usai dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.
"Wilujeng enjing, selamat pagi orang Jawa Barat, orang Kabupaten Bandung. Ini bupatinya bareng di sini di Magelang," kata Dedi dikutip dari video di kanal Youtube KANG DEDI MULYADI CHANNEL (24/2).
Pada kesempatan itu, Dedi menyampaikan beberapa keluhan masyarakat di Kabupaten Bandung yang mengaku resah dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah yang dinilai kurang penting.
"Pak Bupati banyak yang usul kalau SMP, SD, TK kan kewenangan Bupati. Sekarang study tour keluar jauh-jauh mungut biaya yang tinggi enggak boleh. Nah ada keluhan juga misal anak TK wisuda, SD wisuda," kata Dedi.
Dedi kemudian menanyakan kepada Bupati Bandung yang baru itu, apakah bersedia untuk berkomitmen menghapus aturan-aturan pelaksanaan kegiatan yang tidak memiliki relevansi dengan proses belajar mengajar di sekolah atau tidak.
"(Ada keluhan) Kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan minta juga dihapus. Pak Bupati berani enggak? (kegiatan wisuda) membebani anak-anak TK dengan biaya tinggi," ungkap Dedi.
Dengan tegas dan lantang, Dadang selaku Bupati Kabupaten Bandung yang baru mengaku siap untuk tegas menghapus aturan-aturan kegiatan sekolah yang tidak terlalu penting. Dedi pun menyambut bahagia respons dari Dadang mengenai persoalan tersebut.
"Siap, berani. Sekolah mah sekolah aja," kata Dadang dalam video.
"Berkomitmen pak Bupati ya," sahut Dedi.
Polemik kegiatan wisuda di jenjang pendidikan TK, SD, SMP, hingga SMA sempat ramai menjadi perbincangan. Sebab, ada beberapa keluhan datang dari orang tua siswa yang merasa biaya pelaksanaan wisuda terlalu mahal. Sehingga melahirkan polemik tentang manfaat dan tujuannya.
"Masih ada kegiatan TK TK yang tidak ada relevansinya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, kegiatannya menjadi aneh-aneh. TK SD SMP itu kewenangan pengelolaan di bawah dinas pendidikan kabupaten kota. Nanti saya akan mengajak para bupati, walikota, untuk membuat komitmen bersama," kata Dedi.
Advertisement
Advertisement
Dedi Mulyadi Resmi Jadi Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi telah resmi menjadi Gubernur Jawa Barat yang baru. Dia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama 961 kepala daerah terpilih lainnya hasil Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024 di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi.
Jumlah kepala daerah yang dilantik mencapai 961 orang, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Setelah dilantik, para kepala daerah yang baru langsung mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang.
Agenda retret akan diisi dengan materi kepemimpinan dan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hingga rangkaian apel dan baris berbaris setiap paginya. Retret dijadwalkan akan digelar selama satu pekan dari 21 hingga 28 Februari 2025.