KPK Kembali Periksa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi kembali diperiksa KPK sebagai tersangka dugaan penerimaan suap pengadaan barang, jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi.

Selain Reny, KPK memanggil tiga saksi lainnya dalam penyidikan kasus ini. Mereka antara lain, dua staf Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi Syarif dan Sau Mulya, serta pensiunan PNS/Ketua Pembangunan Masjid Ar Ryasakha Widodo Indrijanto.

Sebelumnya pada Kamis (6/1), KPK menetapkan total sembilan tersangka terkait kasus dugaan korupsi itu.

Pengusutan standar harga jabatan itu didalami tim penyidik KPK saat memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah, ASN/Lurah Sepanjangjaya Junaedi, dan Staf Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi Rudi.

Selain keduanya, tim penyidik KPK juga turut memanggil Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Kota Bekasi Yudianto, Lurah Jaka Mulya Bahrudin, Lurah Bojong Menteng Hasan Sumalawat, dan Fran Culio sekalu staf PT Hanaferi Sentosa.

Uang itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Pengusutan pengadaan lahan juga diselisik tim penyidik KPK terhadap Kepala Dinas Tata Ruang Pemkot Bekasi Junaedi. Selain soal pengadaan lahan Junaedi juga dicecar soal aliran uang yang diterima Pepen untuk membeli sejumlah aset.

KPK masih mendalami lebih lanjut terkait pemotongan tunjangan para lurah di Kota Bekasi. Belakang KPK memang menjadwalkan memeriksa beberapa ASN dan para lurah di Kota Bekasi.

Menurut Chairoman, uang dari Rahmat Effendi itu baru diketahui nominalnya saat dihitung tim penyidik KPK.

Perpanjangan masa penahanan dilakukan karena penyidikan kasus tersebut masih terus dilaksanakan. KPK masih mengumpulkan bukti-bukti dan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi.

Tidak hanya itu, Rahmat Effendi pun diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyoroti sistem keamanan KPK setelah tersangka kasus dugaan korupsi Rahmat Effendi melanggar aturan kunjungan keluarga. Lodewijk meminta sistem keamanan KPK dievaluasi agar kejadian serupa tak terulang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan soal adanya kunjungan daring yang dilakukan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Kunjungan dari dilakukan Pepen dari Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada hari ini, Kamis (20/1).

KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

KPK sangat membutuhkan keterangan para saksi untuk membuat kasus ini makin terang. Oleh sebab itu, saksi diminta tidak menutupi informasi yang dibutuhkan tim penyidik.

KPK mencium ketidakberesan saat Rahmat Effendi menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek tersebut.

KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

Dian Herdiana yang juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ini akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi, alias Pepen.