KPK Perpanjang Masa Penahanan Rahmat Effendi

Selasa, 25 Januari 2022 17:46 Reporter : Lia Harahap
KPK Perpanjang Masa Penahanan Rahmat Effendi Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi (RE). Selain Rahmat Effendi, ada delapan orang lainnya yang penahanannya juga diperpanjang 40 hari ke depan.

Rahmat dan delapan orang telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka RE dan kawan-kawan untuk 40 hari ke depan, terhitung mulai 26 Januari sampai 6 Maret 2022," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulis. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (25/1).

Saat ini, kata dia, Rahmat Effendi dan Camat Jatisampurna, Wahyudin (WY), ditahan di Rumah Tahan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sementara Direktur PT ME, Ali Amril (AA), Lai Bui Min (LBM/pihak swasta), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin (MS), ditahan di Rumah Tahanan KPK di Polisi Militer Kodam Jaya di kawasan Guntur, Jakarta.

Kemudian, tersangka Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari, Mulyadi (MY), serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bekasi, Jumhana Lutfi (JL), ditahan di Rumah Tahanan KPK Kavling C1, di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta.

Perpanjangan masa penahanan dilakukan karena penyidikan kasus tersebut masih terus dilaksanakan. KPK masih mengumpulkan bukti-bukti dan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi.

2 dari 2 halaman

Konstruksi Perkara

KPK menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran Rp286,5 miliar.

Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp21,8 miliar. Selain itu, juga ada pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar. Ada pula ganti rugi lain dalam bentuk tindakan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Atas proyek-proyek itu Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud. Ia juga meminta mereka untuk tidak memutus kontrak pekerjaan. [lia]

Baca juga:
Ketua DPRD Kota Bekasi Dicecar KPK soal Pengajuan Dana Proyek dan Aliran Suap
Kasus Rahmat Effendi, KPK Panggil Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Putro
KPK Periksa 7 Lurah di Bekasi, Kroscek Potongan Dana Permintaan Rahmat Effendi
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Langgar Aturan Kunjungan Keluarga
Rahmat Effendi Langgar Aturan Kunjungan Keluarga, Golkar Soroti Sistem Keamanan KPK
KPK Dalam Kasus Suap Rahmat Effendi Lewat Empat Lurah di Bekasi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini