UU Perzinaan

Kepala Desa Sukadanau nonaktif, Mulyadi, terpaksa harus mendekam di penjara. Dia harus membayar perbuatannya karena berhubungan spesial dengan wanita yang bukan istrinya.

Kepala Desa Sukadanau nonaktif, Mulyadi, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dia ditahan setelah terbukti melakukan perzinaan dengan seorang wanita berinisial R.

Seorang pria berinisial AD (42), warga Kampung Ujung Gung Ilir Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, melaporkan istrinya YL (32) ke polisi. Perempuan itu dipidanakan karena menikah lagi.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan tidak ada pembatalan perjalanan wisatawan asal Australia, pasca pengesahan KUHP. Sebaliknya, Sandi menyatakan terdapat dua tambahan penerbangan Melbourne-Denpasar pada 2023.

Seperti diketahui, pihak Australia meminta informasi lebih lanjut soal penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan Indonesia pada Selasa (6/12).

Pidana perzinaan ini tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri, dan orang tua atau anak.

"Jadi, tidak ada benarnya," ucapnya.

Polisi menemukan Faisal di sebuah Penginapan perbatasan Gorontalo, tepatnya Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol.

Seorang anggota DPRD Lembata, M, menghadapi persoalan hukum karena dilaporkan berzina dengan istri orang lain. PDIP, partai yang menaunginya, pun sedang memproses pemecatannya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar angkat bicara terkait pelaporan terhadap mantan Ketua Bawaslu Makassar, Nursari, dalam kasus dugaan perzinaan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Mereka meminta agar tak dikaitkan dengan kasus itu

"Kedua tersangka perzinahan itu dijerat dengan Pasal 284 Ayat (1e) huruf a dan Ayat (2e) huruf b dari KUH Pidana," ujarnya.

Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Berkarya daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bantul berinisial RH (43) digerebek tengah berduaan dengan seorang wanita bukan istrinya di indekos daerah Condongcatur, Depok, Sleman. RH diketahui tengah bersama KD yang merupakan teman SMP pada dinihari kemarin.

Pasal perzinaan di RKUHP disepakati, pelapor dugaan pidana dibatasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati pasal perzinaan masuk perluasan dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal itu guna mengurangi tindak persekusi di Indonesia.

Pasal perzinaan di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kini diperluas. Dalam draf rancangan terutama dalam pasal 484 ayat 2 disebutkan, tindak pidana zina tidak bisa dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan.

Mereka menilai pasal tersebut sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman.

Perubahan delik aduan menjadi delik biasa bisa merugikan keluarga korban.

"Ajaran agama setidaknya harus jadi acuan sekarang," kata Endang.

Arsul menegaskan RUU KUHP nantinya akan mengancam pidana penjara selama 1 tahun pasangan kumpul kebo.