UU Perampasan Aset

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.

Sejumlah tuntutan muncul salah satunya adalah mendorong pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan segera UU Perampasan Aset.

Pembahasan juga mengacu pada aduan masyarakat, yang melihat para pejabat melakukan flexing atau pamer di media sosial.

Empat organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung mendesak DPR segera mengesahkan UU Perampasan Aset. Mengapa regulasi ini dianggap krusial untuk memberantas korupsi?

Menurut Supratman, pemerintah tidak keberatan jika DPR ingin menjadikan RUU ini sebagai inisiatif legislatif.

Menurut Yusril, RUU Perampasan Aset memberi kewenangan untuk merampas aset di awal proses hukum, berbeda dengan mekanisme penyitaan saat ini.

RUU ini memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana—terutama korupsi dan pencucian uang—tanpa harus menunggu vonis pidana.

UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat tindak korupsi.

Presiden Prabowo juga menegaskan akan mendukung Undang Undang Perampasan Aset

Pembahasan RUU perampasan aset baru bisa dilakukan jika RUU KUHAP selesai dibahas.

KPK saat ini memiskinkan para koruptor dengan menyangkakan pasal TPPU.