UU Ketenagakerjaan
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299221/original/003543500_1753787351-IMG-20250729-WA0009.jpg)
Ekonomi •RUU Ketenagakerjaan Disahkan, Apindo Klarifikasi Isu Jam Kerja 45 JamApindo luruskan isu jam kerja 45 jam sepekan. Disebut hanya studi banding usai RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4978750/original/017696500_1729763565-20241024-Demo_Buruh-AFP_5.jpg)
Ekonomi •PHK Diperketat dalam UU Ketenagakerjaan, Pengali Pesangon 0,5x DihapusMenaker Yassierli menyebut alasan efisiensi tak bisa dipakai sembarangan untuk PHK. Skema pesangon diatur ulang dan dana cadangan disiapkan.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8668975/original/030492300_1782704773-180223.183-pkwt-dan-nasib-pekerja-kontrak-fleksibilitas-atau-kepastian-di-era-perdagangan-bebas-1.jpg)
News •PKWT dan Nasib Pekerja Kontrak: Fleksibilitas atau Kepastian di Era Perdagangan Bebas?Perubahan regulasi terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan tenaga alih daya di Indonesia dipicu perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, menyoroti kebutuhan kepastian kerja versus fleksibilitas pasar. Apa dampaknya bagi pekerja dan dunia usaha
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8662856/original/035867300_1782690707-130058.069-tiga-konfederasi-buruh-beri-dukungan-penuh-untuk-pemerintahan-prabowo-ajukan-sejumlah-tuntutan-penting-1.jpg)
Politik •Tiga Konfederasi Buruh Beri Dukungan Penuh untuk Pemerintahan Prabowo, Ajukan Sejumlah Tuntutan PentingTiga konfederasi buruh terbesar menyatakan Dukungan Buruh Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, menolak penempatan Polri di bawah kementerian, serta mendesak pengesahan UU Ketenagakerjaan baru. Simak tuntutan lengkapnya!
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8662023/original/056988300_1782688310-220255.669-dpr-dan-pemerintah-kejar-target-selesaikan-undang-undang-ketenagakerjaan-baru-oktober-2026-1.jpg)
Politik •DPR dan Pemerintah Kejar Target Selesaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru Oktober 2026Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR dan pemerintah bekerja keras merampungkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru demi keadilan semua pihak, ditargetkan rampung Oktober 2026.