uji materi

Dalam sidang MK, pemohon uji materi UU Dikti meminta pemerintah fokus pada pendanaan dan kesejahteraan dosen, menyinggung rencana Universitas Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

Partai Gerindra menyatakan masih menunggu perkembangan uji materi terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4 persen, sembari mendorong proses politik yang lebih efisien di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pembatasan hak amnesti dan abolisi presiden. Permohonan ini dianggap kabur, sehingga MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansinya.

Mahkamah Konstitusi didesak untuk memperjelas batasan hak amnesti abolisi Presiden, menyusul permohonan uji materi UU Darurat No. 11 Tahun 1954 yang dianggap berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.

Jelang Hari Sarjana Nasional, perdebatan tentang pentingnya gelar sarjana sebagai syarat jabatan publik kembali mencuat. Benarkah ijazah tinggi menjamin integritas dan kompetensi?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yang menggugat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Juru bicara KPK menyatakan gugatan itu merupakan urusan pribadi.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyampaikan bahwa pihaknya telah mengetahui laporan tersebut. Namun, dia belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut.

Usai mengakui palsukan tanda tangan, mahasiswa akhirnya mencabut gugatan uji materill UU IKN.

Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (14/6). Saksi ahli pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid mengemukakan dari perspektif konstitusional negara wajib melindungi hak kepemilikan atas sesuatu.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945. Dalam petitumnya, pemohon turut meminta agar anggota Komisi Yudisial (KY) dicoret dari anggota Majelis Kehormatan MK

Salah satu yang mereka sorot, Pasal 7 UU PKDRT tidak mempunyai tolok ukur yang jelas mengenai kekerasan psikis. Hal ini termasuk bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan posisi perempuan rentan untuk digugat dan dikriminalisasi sebagai pelaku dalam konteks kekerasan psikis.

Mayoritas fraksi-fraksi di DPR ingin perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dilakukan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan pandangan partai yang sejak pembahasan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Aktivitas aparat kepolisian ketika melakukan patroli seringkali memeriksa atau memarahi orang yang berpotensi merendahkan manusia. Apalagi kegiatan itu dibarengi dengan tayangan kebutuhan konten video bagi stasiun televisi, youtube atau media lainnya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengatakan, keberadaan lebih dari satu Dewan Pers justru akan kontraproduktif dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Kubu Sri menilai, pakar hukum tata negara itu cukup dimintai pandangannya terkait UU tentang Guru dan Dosen. Sehingga kemudian menambah bahan pertimbangan bagi majelis hakim ketika memutuskan.

Mahkamah berpendapat jika persoalan bilamana pemerintah yang menetapkan atau mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat dipersoalkan. Hal itu tidaklah dapat membenarkan dalil atau penilaian pemohon bahwa kekuasaan pemerintah di atas kedaulatan rakyat.

Perwakilan buruh dari Konfederasi Pekerja Serikat Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bertemu dengan pejabat Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu (1/5).

Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pengundangan revisi UU KPK dibatalkan. Koalisi ini terdiri dari 51 Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia.