Tragedi Paniai

Menurutnya, putusan vonis bebas pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah memupus harapan dan kepercayaan publik, khususnya korban untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM.

Menurut Sumedana, pihak kejaksaan selaku penuntut umum masih ada waktu pikir-pikir selama 14 hari ke depan setelah vonis majelis hakim dibacakan pada Kamis (8/12) lalu. Sebelum melakukan upaya kasasi.

Mayor Inf (Purn) Isak Sattu bahagia setelah mendengar vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (9/12). Mantan Dandim Paniai, Papua tersebut dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung), khususnya Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku penuntut, untuk mengambil upaya hukum banding atas vonis bebas terdakwa kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan, vonis bebas terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu bukan hal yang wajar. Dia menjelaskan sejak awal penuntutan, KontraS melihat dakwaan JPU tidak lengkap dan hanya satu orang saja.

Majelis Hakim menilai terdakwa Mayor Purnawirawan Isak Sattu tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang didakwakan kepada perwira penghubung Komando Distrik Militer (Dandim) 1705/Paniai, , Mayor Inf (purn) Isak Sattu memasuki agenda tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntutnya dengan hukuman 10 tahun penjara.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta, kasus Tragedi Paniai ditangani secara serius. Wakil Komnas HAM Amiruddin mengatakan, terdapat dua hal yang bisa merugikan Indonesia jika kasus ini tidak ditangani dengan serius.

Komnas HAM memberikan catatan terhadap persidangan pengadilan HAM Peristiwa Paniai.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan enam orang saksi dalam sidang perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Paniai. Dua di antaranya yakni mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Ari Dono Sukmanto, dan bekas Pangdam Cendrawasih, Mayjen TNI (Purn) Fransen G Siahaan.

Ketua Majelis Hakim Sutisna Sawati mengatakan agenda sidang hari ini masih terkait pemeriksaan keterangan saksi. Sutisna menanyakan saksi yang seharusnya sudah siap dihadirkan untuk memberikan kesaksian.

Sidang kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang menjerat eks perwira penghubung Kodim 1705/Paniai, Mayor Inf (purn) Isak Sattu menghadirkan mantan Kapolres AKBP (Purn) Daniel T Prionggo dan Wakapolres Kompol Hanafi. Dalam kesaksiannya, Hanafi mengaku mendengar suara letusan senjata dari arah perbukitan.

Saat sidang, salah satu saksi yakni sopir Wakil Kepala Kepolisian Resor Paniai, Abner Onesimus Windesi memperkirakan suara letusan senjata api saat kerusuhan di Koramil 1705-02/Enarotali.

Direktur Amnesty International, Usman Hamid mengaku menghormati penjelasan majelis hakim terkait keputusan tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa Mayor Inf (purn) Isak Sattu. Meski demikian, publik bertanya terkait tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa pelanggaran HAM berat Paniai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu didakwa pasal berlapis

Mayor Inf (Purn) Isak Sattu selaku Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai sebagai komandan militer seharusnya mengetahui bahwa pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya sedang melakukan pelanggaran HAM berat.

Pengadilan Negeri (PN) Makassar hari ini menggelar sidang perdana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua, Rabu (21/9). Ada 200 personel Brimob menjaga sidang tersebut.

Sidang kasus pelanggaran berat HAM dengan terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu akan digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sendiri telah mengeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: Prin-41/A/Fh.2/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan menunjuk 34 orang sebagai Tim Penuntut Umum, untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014.

Taufan mengungkap kesulitan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat Paniai kerap kali mandek ketika rekomendasi diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).