Syahganda Nainggolan

Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simajuntak mengatakan, pengajuan banding tersebut terkait vonis Majelis Hakim yang menjatuhkan hukum hanya 10 bulan kurungan penjara. Dimana vonis itu lebih rendah ketimbang tuntutan 6 tahun penjara dari jaksa.

Sidang digelar secara offline dan online. Hakim, JPU dan penasehat hukum berada di PN Depok. Sedangkan Syahganda mengikuti sidang secara online.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo hadir dalam sidang lanjutan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan.

Kuasa hukum Syahganda Nainggolan, Abdullah Alkatiri, menyatakan, tuntutan jaksa tidak berdasarkan pada fakta persidangan, melainkan hanya merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian.

Perkara penyebaran berita bohong terkait Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dengan terdakwa Syahganda Nainggolan di Pengadilan Negeri (PN) Depok memasuki agenda penuntutan, Kamis (1/4). Tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara.

Sebelumnya terjadi adu debat antara kuasa hukum dengan majelis hakim. Kuasa hukum meminta dengan tegas agar saksi dihadirkan.

Syahganda didakwa atas dua pasal terkait kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian hingga menyebabkan aksi menolak Undang-undang Cipta Kerja berujung kericuhan.