Menko Airlangga mengemukakan bahwa food estate sudah menjadi PSN pemerintah dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam 3 tahun ke depan.

Direktur Social Enterprise Dompet Dhuafa, Guntur Subagja mengatakan, dalam rangka mengembangkan sumber daya pangan untuk kebutuhan pokok masyarakat, maka perlu dijalin kolaborasi besar yang berdaya saing kuat.

Pemerintah menyiapkan intensifikasi lahan pertanian seluas 1,8 juta hektare (ha) yang tersebar di 3,2 juta ha kawasan transmigrasi. Ini sudah termasuk 45.000 Ha lahan gambut transmigrasi di Dadahup Lamunti Kapuas, Kalimantan Tengah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan adanya pemberitaan yang menyebutkan terjadi defisit pangan nasional di tengah wabah virus corona atau covid-19. Faktanya, kata Jokowi, secara nasional produksi pangan surplus, hanya saja yang terjadi adalah defisit pangan di provinsi atau wilayah tertentu.

Namun demikian, Indonesia harus terlebih dulu memberikan keyakinan bahwa produk yang dihasilkan tidak terkontaminasi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menjamin bahwa nelayan yang Indonesia tidak terpapar Covid-19.

Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai kebijakan pembatasan pembelian empat bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, dan mie instan untuk menekan panic buying di masyarakat sudah tepat.

Menurut Moeldoko, secara makro, sektor pertanian penyumbang GDP terbesar di kawasan Asia dan menjadi bagian strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan Asia. Namun, seiring dengan perkembangan industri dan perubahan iklim, lahan pertanian di kawasan Asia terus menyusut.

Kepala Satgas Pangan Polri Daniel Tahi Monang mengimbau kepada seluruh pedagang bahan pokok agar tak mempermainkan harga saat wabah virus corona menerjang. Jika tak ikuti aturan, ancaman pidana berupa kurungan penjara hingga denda Rp50 miliar siap dijatuhkan.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai seharusnya Kementan tidak mengurangi jumlah pupuk subsidi ini. Hal ini bertolak belakang dengan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

Forum internasional tersebut nantinya akan mendatangkan pelaku bisnis dari China, Vietnam, Thailand, Jepang, Malaysia, serta negara lainnya. Sehingga diharapkan pertemuan antar pelaku bisnis dan petani akan membuka peluang bagi Indonesia memperoleh aliran investasi riil serta ekspor produk.

Hingga saat ini sudah 7 tahun sejak UU 18 tahun 2012 tentang Pangan terbentuk, amanat utama pembentukan badan pangan ini belum ditunaikan.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin siap melakukan kerjasama dengan pihak terkait demi meningkatkan produksi pangan dan tata negara yang berkeadilan. Selain itu, MUI mendukung secara umum tekad pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045.

Wakil Presiden RI terpilih, Ma'ruf Amin, berharap agar Indonesia bisa menciptakan kedaulatan pangan dalam 5 tahun ke depan. Sehingga negara tidak perlu lagi bergantung terhadap impor dari negara lain. Dirinya ingin mengubah arus lama perekonomian yang melahirkan konglomerasi.

Tercatat, sejak era Presiden Joko Widodo pemerintah masih membutuhkan sejumlah bahan pangan impor guna memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Beberapa bahan pangan impor yang dilakukan di antaranya, beras, daging, ayam, hingga bawang putih.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho menilai, upaya menekan defisit neraca perdagangan melalui swasembada pangan dan energi yang dijanjikan pasangan Prabowo-Sandi merupakan ide usang.

Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (Dispaperkan) Kabupaten Wonosobo, Sidik Widagdo mengatakan, importir bawang putih yang melakukan tanam 5 persen di wilayah Wonosobo sekarang sudah ada 10 importir.

Salah satu cara untuk memperkuat ketahanan pangan nasional yakni melalui cara swasembada di sektor pertanian. Hal tersebut juga disadari betul oleh Partai Golkar. Partai berlambang beringin ini menyoroti perbaikan kinerja sektor pertanian demi tercapainya swasembada serta ketahanan pangan nasional.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta 27 Kabupaten dan Kota di Jabar menyerahkan database lengkap kondisi pangan kepada Pemprov Jabar. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan revolusi ketahanan pangan di 2019.