PDI Perjuangan hari ini melakukan penghijauan di daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat, Minggu (2/2). Tepatnya di Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung, Ciwidey.

"Yang masih perlu kita benahi adalah masalah proses penghijauan di atas. Dari 77 ribu hektare lahan kritis, 61 ribu hektare lahan kritis milik masyarakat. Itu tentu pendekatannya berbeda dengan milik negara," ucapnya.

Dia pun menegaskan, Pemprov DKI akan senantiasa membantu dan bekerja sama dengan pemerintah pusat.

Untuk diketahui pemerintah provinsi Jawa Barat mengajukan Rp605 miliar untuk program Citarum Harum 2019 ini.

Bantuan dana sebesar Rp 1,4 triliun dari Bank Dunia kepada Pemprov Jabar adalah utang. Skema pinjaman yang ditawarkan adalah Government to Government (G to G).

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak menjelaskan jenis bantuan dan kapan dana tersebut diterima. Hanya saja, ia diminta untuk memaparkan pembagian dana tersebut di hadapan Bank Dunia dan Pemerintah Pusat.

Menurut Luhut, pencairan tahap pertama anggaran tersebut akan terjadi sesuai tepat waktu atau on schedule, yakni pada tanggal 15 Maret 2019.

Anggaran revitalisasi Sungai Citarum sebesar Rp 600 miliar dari pemerintah pusat belum juga cair. Padahal, dana tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan logistik.

Dicontohkan Jawa Barat yang sebelumnya alami kerusakan ekosistem mulai dari hulu, tengah hingga hilirnya. Kawasan vegetasinya sudah hancur 14 persen akibat alih fungsi lahan yang semula hutan jadi kebun kentang, kebun wortel, kebun bawang.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan sejauh ini proses rehabilitasi dan revitalisasi Sungai Citarum berjalan dengan lancar. Menurut dia, industri yang ada di sekitar bantaran sungai pun sudah berkomitmen untuk memperhatikan pengolahan limbah.

Dia mengatakan, dalam desain tersebut, wajah Citarum bakal diubah menjadi lebih indah. Dengan demikian, Citarum tidak hanya bersih dari sampah, tapi juga dapat menjadi salah satu tempat kegiatan masyarakat.

Sejumlah kendala dalam penanganan Sungai Citarum adalah kekurangan lahan untuk tempat penampungan sampah dan alat berat (ekskavator) pengeruk sampah di sungai. Untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam hal anggaran sebesar Rp 600 miliar.

Hasto menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan menanggulangi pencemaran di Sungai Citarum. "‎Pak Jokowi datang memperbaiki itu dengan semangat kerakyatan dengan salaman. Datang salaman dengan rakyat. Kalau pak Jokowi tidak salaman dengan rakyat itu masuk angin‎," ucapnya.

Daerah aliran Sungai Citarum dicemari 35,5 ton kotoran manusia per hari. Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Asep Rahman Taufik menerangkan ada sekira 26 ribu kepala keluarga atau 38,2 persen penduduk di wilayah Bandung yang belum memiliki fasilitas mandi cuci kakus (MCK) di sekitar hulu bantaran Sungai Citarum.

Salah satu masalah lingkungan yang membuat dia miris adalah pencemaran yang terjadi di Sungai Citarum, Jawa Barat. Dia menjelaskan, sebanyak 340.000 ton limbah yang berasal dari 3.400 industri dibuang ke Citarum setiap hari. Pemerintah tidak akan segan menindak pelaku industri yang terbukti turut berkontribusi.

Salah satu upaya perbaikan Sungai Citarum adalah dengan mengembangkan kultur jaringan pohon untuk lima tahun ke depan serta penerapan teknologi pembersihan air.