Dana Rp1,4 Triliun dari Bank Dunia untuk Sampah Citarum Berupa Utang
Merdeka.com - Bantuan dana sebesar Rp1,4 triliun dari Bank Dunia kepada Pemprov Jabar adalah utang. Skema pinjaman yang ditawarkan adalah Government to Government (G to G).
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut pinjaman itu khusus untuk mengatasi permasalahan sampah di Sungai Citarum. Dananya akan dicairkan setelah dirinya melakukan presentasi untuk alokasi dana yang akan digunakan.
"(Skemanya) Loan (pinjaman) G to G. Jadi dibayar nanti oleh pemerintah. (Saya) Presentasi Senin, kalau lolos Insya Allah uangnya turun," katanya ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (12/6/2019).
Uang pinjaman itu dia sebut tidak diprioritaskan untuk membeli alat canggih. Sebagian besar akan digunakan mengedukasi masyarakat supaya mengelola sampah hingga habis di rumah dengan teknologi sederhana.
"Teknologinya receh, tapi banyak. Jadi bukan selalu berujung dengan sarana dan prasarana yang canggih," jelasnya.
"(Penggunaan) anggaran itu harapannya dua, satu masalah sampah selesai, dua peradaban dan edukasi masyarakat tentang persampahan meningkat. Kan kalau kita lari ke teknologi saja, masyarakat polanya sama, kami enggak mau gitu," lanjutnya.
Ia berharap, dengan teknologi rumahan yang dibiayai anggaran dari bank dunia itu bisa mengubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat di sekitar sungai Citarum, umumnya di seluruh Jawa Barat.
"Kami ingin mengubah gaya hidup yang selama ini dianggap oke sebenarnya ga oke, kan begitu. Nah di anggaran itu kita ingin ada teknologi-teknologi kecil edukasi di rumah-rumah," pungkasnya.
Selain edukasi dan teknologi 'receh', Emil pun menyiapkan infrastruktur wilayah, lokasi pemilihan sampah, serta menyiapkan teknologi terkait sampah, termasuk fasilitas daur ulang sampah menjadi bahan bakar.
"Baik untuk menambahi truk sampah, membenahi manajemen sampah, mengatur zona-zona daur ulang sampah, dan lain-lain," katanya.
Terkait fasilitas daur ulang sampah plastik menjadi bahan bakar, pria yang akrab disapa Emil ini mengaku pihaknya tengah mencari lokasi strategis. Sedangkan untuk model teknologinya, masih dalam tahap pembahasan. Dia pun memastikan Pemprov Jawa Barat sangat terbuka dengan berbagai teknologi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaApakah Uang Salah Transfer dari Orang Lain Boleh Digunakan? Ini Jawabannya
Ternyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaDikeluhkan Soal Modal saat Blusukan ke Pasar Boyolali, Ganjar Janjikan Kredit Bunga Ringan Khusus Pedagang
Ganjar bicara memiliki program bernama Kredit Lapak, kredit murah khusus untuk para pedagang pasar saat menjabat Gubernur Jateng.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang
Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca SelengkapnyaGubernur BI Pindah Kantor ke Ibu Kota Nusantara Mulai 17 Agustus
Perry menjelaskan sebagian besar operasional kegiatan BI seperti pembayaran moneter, pencadangam devisa, sektor keuangan lainnya masih dilakukan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak Kirim Surat Cinta Via Email ke 25 Juta Wajib Pajak, Begini Isinya
Masyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.
Baca SelengkapnyaBuronan Kasus Penipuan Uang di China 11 Tahun Kabur ke Indonesia, Tinggal di Jakut hingga Punya KTP
LY ditangkap di rumahnya Perumahan Concerto, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan pada Selasa (13/2) sore.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Enggak Perang, Kenapa Banyak Utang Beli Alat Perang?
Lebih baik negara meminjam uang untuk membeli alat-alat pertanian.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya