Suap kapal Filipina

Perkara dengan kasus dugaan suap pengadaan dua kapal perang untuk Pemerintah Filipina tersebut sudah masuk registrasi, dengan nomor 111/ Pid. Sus/ TPK/2017/ PN.SBY.

Saksi-saksi yang rencananya diperiksa hari ini adalah Pandu Baruno Putro dan M Chaeruddin tenaga pemasaran PT Pirusa Sejati, Firdaus staf bendahara di PT Pirusa Sejati, dan Apik Chakib Rasjidi komisaris PT Pirusa Sejati. Diduga PT Pirusa Sejati memiliki kaitan atas terjadinya tindak pidana suap kasus ini.

Kasus suap kapal perang, KPK sita uang Rp 230 juta dan USD 2.100. Uang itu merupakan komisi atau fee penjualan kapal PT PAL oleh Filipina. Dalam penggeledahan itu KPK juga mengamankan sejumlah dokumen.

Menteri BUMN Rini Soemarno langsung memberhentikan Direktur Utama PT PAL Indonesia yaitu Firmansyah Arifin dan Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, Saiful Anwar.

KPK ciduk Direktur Keuangan PT PAL di Bandara Soekarno-Hatta. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, SAR ditangkap di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (1/4) sekira pukul 17.00 WIB. Ia dibekuk saat mendarat dari Korea Selatan.

Saiful diduga mendapat jatah atas pembelian dua kapal perang jenis SSV (Strategic Sealift Vessel) oleh pemerintah Filipina.

Geledah kantor PAL Indonesia, KPK sita duit rupiah dan dolar. Febri belum bisa memastikan total uang yang disita dari tiga lokasi penggeledahan tersebut. Dia mengaku, sampai saat ini uang masih dihitung.

Wajah malu pejabat PT PAL terjerat kasus suap kapal perang. Firmansyah dan Arief Cahyana tertangkap dalam OTT KPK di lokasi yang berbeda terkait kasus suap dalam pembelian kapal perang oleh pemerintah Filipina.

KPK imbau Saiful Anwar segera kembali ke Indonesia untuk memudahkan proses hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan empat orang tersangka atas dugaan penerimaan suap terkait pembelian dua unit kapal perang oleh Filipina. Tiga tersangka merupakan PT PAL dan satu lagi merupakan pihak swasta yang berperan sebagai perantara.

Kasus dugaan suap kapal perang Filipina, KPK bawa Dirut PT PAL. OTT yang dilakukan KPK terhadap sejumlah petinggi perusahaan industri kapal PT PAL diduga terkait 'marketing fee' penjualan kapal perang ke Filipina. KPK sudah membawa Direktur Utama PT PAL Firmansyah Arifin ke Jakarta untuk diperiksa.