Somasi SBY

SBY menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) terhadap Letjen TNI Terawan Agus Putranto di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/1).

Somasi SBY dinilai melanggar undang-undang HAM.

"Saya kira tidak ada urgensinya lah somasi itu," kata Anas.

Fahri merasa tak bersalah atas apa yang telah dilakukannya.

"Inilah yang mungkin kantor lawyer Pak SBY tidak paham, kasihan Pak SBY didampingi kantor lawyer yang agak amatir."

"SBY mau gunakan kekuasaan tidak perlu lawyer pribadi. Gunakan saja polisi di bawah beliau, TNI di bawah beliau."

Pengacara Anas ini menyarankan agar SBY mengikuti proses hukum yang masih berjalan.

Fahri merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan keluarga Presiden SBY beserta kerabatnya.

Fahri mengaku belum membaca surat somasi yang dilayangkan pengacara SBY.

"Kami meminta klarifikasi atas tudingan ini sampai 27 Januari pekan depan," ujar kuasa hukum SBY Palmer Situmorang.

"Mungkin saja keluarganya menghadapi ancaman tindakan hukum," kata Fuad.

"Interpretasi orang macam-macam. Apa SBY dikejar-kejar perasaan bermasalah atau bagaimana?" kata Kaban.

"Perlu keluarga itu ada kehadiran Pak Palmer, karena Ibas tangan panjang saja salah, semua salah," kata Ruhut.

"Sebenarnya untuk antisipasi aja. Pak SBY supaya tidak terus-terusan ngomong," kata Melani.

"Banyak kepala negara yang saya ketahui juga memiliki penasehat hukum atau pengacara," ujar Julian.

Djoko meminta publik membedakan antara fitnah terhadap SBY dan kritik atas kebijakan presiden.

"Jadi di sini enggak ada yang unusual. Itu lazim," kata Julian.