Sidang DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mencatat sudah menerima 5 aduan etik yang semuanya menyasar Ketua dan Anggota KPU RI.

DKPP juga meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Dalam sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Hasyim terbukti melakukan perjalanan dengan Hasnaeni 'Wanita Emas'.

DKPP menilai tindakan Jelly Kantu yang melakukan penyesuaian data hasil verifikasi faktual Partai Gelora dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) telah melampaui kewenangannya sebagai Kasubbag Teknis Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Hasyim Asy’ari disebut terbukti melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta menuju Yogyakarta bersama Hasnaeni (Pengadu II) pada 18 Agustus 2022.

DKPP memutuskan menolak pengaduan para pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama seluruh komisioner KPU dan Bawaslu RI.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 di Ruang Sidang DKPP di Jakarta pada Senin (27/2) pukul 13.00 WIB.

Selain dua anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yaitu Pilipus F Sarumaha dan Alismawati Hulu, DKPP juga menjatuhkan sanksi pemberhentian pada anggota Panwaslu Kecamatan Telukdalam Frederikus F Sarumaha.

Sejumlah petugas KPUD melaporkan KPU RI ke DKPP. Mereka mengadu terkait intimidasi dan manipulasi proses verifikasi faktual peserta Pemilu 2024.

Heddy Lugito terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI periode 2022-2027. Pemilihan dilakukan melalui rapat pleno DKPP di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (8/9).

Mereka dilantik sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Unsur Tokoh Masyarakat.

Zubair sebagai teradu terbukti menggunakan jabatan untuk menghimpun dana publik secara ilegal sebesar Rp1,6 miliar dengan menjalankan bisnis investasi forex (foreign exchange) bernama Bintang Trader sejak tahun 2019.

DKPP menggelar sidang terhadap sembilan perkara dengan 18 penyelenggara Pemilu sebagai teradu. Selanjutnya, DKPP dalam pembacaan sidang putusan itu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap dua penyelenggara Pemilu.

Putusan itu dibacakan majelis DKPP dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/III/2021 di Jakarta, Rabu (30/6).

Tiga perempuan tersebut merupakan bawahan dari Susanto, yaitu Staf Bawaslu Bolmongtim berinisial WM, Staf Panwascam Moda yang berinisial SL, dan Staf Pengawas Desa berinisial DN.

Pada sidang kali ini DKPP menggelar sidang putusan untuk empat nomor perkara. Sanksi yang dijatuhkan berupa pemberhentian tetap bagi 7 penyelenggara.

DPR akan mempelajari lebih dahulu penjelasan DKPP. Pemecatan ini diharapkan tidak membebani kerja KPU.

Teradu diperiksa DKPP dalam perkara nomor 149-PKE-DKPP/XI/2020 dengan dalil tidak profesional dalam penanganan laporan Pengadu, tentang adanya dugaan pelanggaran yakni pembagian sembako yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) lain.

Sanksi Pemberhentian Sementara berlaku sampai diterbitkannya surat pemberhentian sebagai pengurus Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem.

Pada sidang kedua, pihaknya akan menghadirkan KPU Sragen. Karena data ada dari partai politiknya ada dua versi. Yakni versi dicoret dan tidak dicoret.