Setya Novanto minta saham Freeport

Pengusaha minyak Riza Chalid tertangkap kamera hadir di acara Akademi Bela Negara NasDem pada Senin (16/7) lalu. Kehadirannya tuai polemik, sebab Riza sempat dicari-cari Kejaksaan Agung karena terlibat kasus permufakatan jahat dengan Setya Novanto terkait permintaan saham Freeport atau dikenal 'Papa Minta Saham'.

Soal pemulihan nama baik Setnov, pemerintah ogah ikut campur. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah tak ingin ikut campur dalam upaya pemulihan harkat, martabat serta nama baik Setya Novanto. Pramono menegaskan upaya tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Kalau memang manusia Indonesia yang memahami peradaban Indonesia harus minta maaf, karena aduannya palsu."

DPR akan melihat aturan dalam UU MD3 dan keputusan MK sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

MKD merasa tidak pernah memberikan hukuman etik dan Setnov mengundurkan diri sehingga persidangan ditutup.

Sebelum diputuskan, Setya Novanto keburu mundur dari jabatannya.

Fahri juga menyebut alat bukti berupa rekaman percakapan itu diperoleh secara ilegal.

Golkar menyebut tuduhan 'permufakatan jahat' dalam kasus Papa Minta Saham' kepada Setya Novanto tidak terbukti.

Ke depannya, privasi komunikasi warga negara akan lebih terjamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Meski putusan MK sudah final dan mengikat, ia menegaskan itu tidak berlaku surut.

MKD berencana bahas putusan MK tersebut minggu depan.

"Terima kasih kepada MK, institusi yang memutuskan ini dan saya tentu berikan apresiasi karena diputuskan adil," katanya

"Itu delik personal, tergantung dari Novanto mau menggugat atau tidak," kata Muzakkir.

Kejagung tegaskan putusan MK belum tentu menghentikan penyelidikan kasus 'Papa Minta Saham'.

Putusan itu juga membuktikan rekaman pertemuan Setnov dengan Riza Chalid bersifat ilegal.

Sebab dalam UU ITE aturan soal penyadapan belum diatur.

Setnov mengajukan uji materi lantaran merasa dirugikan atas penyadapan dilakukan Dirut PT Freeport, Maroef Sjamsoeddin.

Kata pemufakatan jahat dirasa kurang memenuhi rasa keadilan.

"Ini hanya bukti ucapan belum kajian materi ucapan, kita masih perlu waktu untuk itu," ujar Jampidsus Arminsyah.

Meski tersandung kasus dugaan permufakatan yang tengah diusut Kejaksaan Agung, Setnov tetap optimis maju.