RUU Desa

Mulanya, Kepala Baleg Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan terkait pembahasan RUU Desa.

Salah satu pasal yang akan dibahas adalah masa bakti kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode.

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Apdesi menggelar demo untuk menuntut revisi undang-undang desa segera disahkan pada sidang Paripurna 6 Februari 2024 mendatang.

Ketua DPR terima perwakilan massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

Revisi UU Desa sebelumnya telah disepakati menjadi RUU Desa oleh DPR pada Juli 2023. Massa berharap RUU Desa sudah final sebelum Pilpres 2024.

PDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024.

Seluruh fraksi menyepakati draf revisi UU Desa. Beberapa fraksi setuju dengan catatan.

Dalam rapat hari ini, enam fraksi yang hadir sepakat dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Tiga fraksi yang tidak hadir adalah Demokrat, NasDem dan PAN.

Pasal 39 dalam UU Desa mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Lalu, mereka dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Budiman berharap, UU Desa yang mengatur soal alokasi dana dari pusat tak hanya ditujukan untuk membangun infrastruktur. Tetapi, untuk mengembangkan sumber daya manusia hingga kebudayaan di desa.

Personel gabungan itu terdiri dari 730 aparat kepolisian, 80 personel TNI, dan 80 personel dari Pemda DKI Jakarta.

Bagi Yandri, tak ada UU yang tidak bisa direvisi. Selama usulan tersebut datang dari masyarakat dengan didukung fraksi partai politik maka UU Desa bisa direvisi.

Pemohon mempersoalkan tuntutan dari para kepala desa (kades) yang meminta masa jabatan dinaikkan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

"Kalau sembilan tahun, kalau baru tiga tahun dirasakan kepala desa sudah tidak bisa melayani masyarakat, maka yang terjadi adalah chaos, yang terjadi adalah demo dan penggantian-penggantian di tengah jalan."

Menurut APDESI, narasi memperpanjang masa jabatan kepala desa datang dari godaan partai politik.

Fahri menjelaskan, terdapat dana desa yang masuk dalam anggaran pemerintah pusat. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan ketidakpahaman penggunaan dana desa oleh kepala desa.

Tenaga pendidik PAUD di daerah selalu mendukung program pemerintah yang memang bertujuan untuk peningkatan kualitas.

"83 persen daerah tertinggal di Indonesia berada di Indonesia bagian timur."

Padahal, transmigrasi sejatinya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.