Ribka Tjiptaning Proletariyati

PDIP menegaskan, jangan hanya bawahan pelaksana yang diusut, tetapi juga para aktor intelektual.

Anggota Komisi IX DPR RI itu meminta Komnas HAM untuk mengungkap dalang di balik tragedi Kudatuli.

Ribka menilai Terawan tidak melakukan kesalahan yang fatal maupun kesalahan yang merugikan orang banyak. Menurut Ribka, terdapat dokter lainnya yang melakukan malapraktik tetapi bisa terlepas dari jeratan malapraktik akibat ikatan profesi dokter yang begitu kuat.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning memberikan klarifikasi namanya disebut dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai obat Ivermectin. Ribka menuturkan, tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan PT Harsen Laboratories yang merupakan produsen obat tersebut.

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati belum lama ini hangat diperbincangkan. Aksi tegasnya menolak vaksin Sinovac diduga berujung pada pemindahan posisinya, dari Komisi IX ke Komisi VII oleh Fraksi PDIP.

Setelah aksi Ribka Tjiptaning menolak vaksinasi Covid-19, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memindahkannya dari Komisi IX ke Komisi VII. Bukan hanya Ribka yang dirotasi, ada beberapa anggota lainnya juga yang dirotasi. Mengenai hal itu, Krisdayanti buka suara.

Penasaran dengan kisah politisi Ribka Tjiptaning yang tolak vaksin Covid-19? Simak ulasan informasinya berikut ini.

Ribka mengaku tidak tahu apakah pernyataan terkait penolakan vaksinasi Covid-19 menjadi alasan fraksi merotasinya. Ribka bilang, surat pemindahan ke Komisi VII itu tiba-tiba berada di kantornya sejak sore kemarin, Senin (18/1).

Johan Budi Sapto Pribowo yang berada di Komisi II pindah menjadi anggota Komisi III. Marinus Gea dari Komisi III menjadi Komisi XI. Serta, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI menjadi Komisi III.

Honesti mengatakan, Ribka mendapatkan informasi yang keliru.

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDIP Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati secara tegas justru menolak untuk disuntikkan vaksin Sinovac.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil turut mengomentari penolakan vaksin yang disampaikan anggota DPR. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena ada komunikasi yang terhambat.

"Bila perlu celana dalam kita jual untuk rakyat kalau udah enggak punya apa-apa. Enggak ada cerita rugi merugi buat rakyat. Nah itu jadi seperti itu kuping saya jadi geli," tegas Ribka.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengungkap alasan menolak vaksinasi Covid-19. Menurutnya, vaksin Covid-19 yang ada, masih belum jelas keamanan dan khasiatnya. Ribka mengaku telah ditegur partainya atas sikapnya itu.

Hasto menjelaskan, Ribka ingin mengingatkan kebijakan politik kesehatan harus mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dia dan keluarganya lebih memilih dikenai sanksi daripada harus divaksinasi.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, meminta pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya. Hal ini merujuk pada beberapa kejadian yang dilihatnya, layanan kesehatan selama pandemi Covid-19 tampak seperti diperdagangkan.

Klaim Ribka Tjiptaning yang mengakui semua anak PKI gabung PDIP adalah tidak benar. Faktanya pernyataan Ribka sudah diubah. Penyataan asli Ribka yakni anak-anak eks anggota atau simpatisan PKI memberikan suaranya kepada PDIP dalam Pemilihan Legislatif 1999.

Dia menegaskan, rakyat sangat terjepit pada situasi corona sekarang. Apalagi yang di PHK, tidak bisa bayar kontrakan rumah dan punya anak yang mau sekolah. Menurutnya, pemerintah harus peka terhadap rakyat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit dalam pembiayaan. Terkait hal ini, Ketua DPP PDIP Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning, mengatakan agar pembangunan kesehatan di Indonesia mengutamakan langkah promotif dan preventif.