Ribka Haluk

Keberhasilan pembangunan pendidikan sangat bergantung pada komitmen para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam memberikan pelindungan dan perhatian terhadap sektor pendidikan.

Kemendagri RI mendorong percepatan Raperdasus Pelarangan Perang Suku di Papua Pegunungan. Langkah ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat untuk mencegah konflik berulang dan menciptakan stabilitas daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam upaya pemulihan keamanan Wamena, Papua Pegunungan, pascakonflik. Simak langkah konkret yang diambil untuk masyarakat terdampak.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya sinergi program pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Wapres Gibran meninjau langsung kesiapan dan pengembangan bandara guna memastikan infrastruktur transportasi udara mampu mendukung mobilitas masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendesak percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan, menekankan koordinasi lintas kementerian dan pemda untuk efektivitas proyek. Langkah ini krusial untuk memastikan infrastruktur pemeri

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN tidak akan mengurangi capaian kinerja, sejalan dengan upaya penghematan energi dan BBM.

Ribka menekankan pentingnya keselarasan langkah antara Pemda dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PU.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan perhatian pemerintah untuk lansia di Jayapura, termasuk peningkatan fasilitas panti sosial dan program produktif yang inovatif.

Ribka juga mengapresiasi pengelola UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura yang dinilai telah berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan proses lelang pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan akan dilaksanakan Juni 2026, menandai percepatan pembangunan di wilayah otonomi baru tersebut.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti urgensi sinkronisasi RPJMD Papua dengan RPJMN untuk pembangunan berkelanjutan, mengungkap tantangan dan strategi percepatan di Bumi Cenderawasih.

Ribka menambahkan bahwa inti dari kebijakan afirmasi Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah.

Ribka menegaskan, percepatan tersebut penting untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah.

Ribka menjelaskan, Presiden Prabowo mengharapkan seluruh daerah, khususnya di wilayah Papua, melakukan transformasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Wamendagri Ribka Haluk menyebut Komite Eksekutif Otsus Papua sebagai motor baru percepatan pembangunan Tanah Papua di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Salah satu yang bakal dilantik menjadi Komite Percepatan Pembangunan Papua yakni, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen penuh pada Penguatan Tata Kelola Desa melalui berbagai program strategis. Penasaran bagaimana desa bisa lebih mandiri?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2025 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).