Revisi UU Narkotika

Kementerian Hukum dan HAM memprioritaskan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terutama RUU Narkotika. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3).

Hal ini disampaikan Belinda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) Komisi III DPR dengan PKNI. RDPU ini membahas RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika, pada Senin (19/9).

Arsul mengingatkan DPR tidak mau melegalkan ganja, namun merelaksasi penggunaan ganja untuk medis.

Menurut dia, jika masih ada persyaratan yang berlebihan untuk upaya rehabilitasi pecandu narkoba, itu menjadi celah oleh oknum aparat penegak hukum untuk "bermain".

Anggaran dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya untuk belanja para warga binaan atau narapidana yang mencapai angka Rp1,8 triliun.

Yasonna mengatakan, saat ini perlakuan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna dengan bandar atau pengedar disamakan. Sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Eddy mencontohkan ketika ada seseorang yang mengonsumsi narkotika Golongan 1 sebanyak dua butir, maka dia akan mengalami dampak lebih ringan daripada pengguna narkotika Golongan 3 sebanyak 100 butir.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melaporkan perkembangan tiga rancangan undang-undang, yaitu RKUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Narkotika dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Siregar mengatakan, hal itu telah dirapatkan antara Polri yang diwakili Kadivkum Polri Irjen Suryanbodo Asmoro dan dirinya dengan selevel menteri dan kepala lembaga.

Dengan merevisi UU Narkotika, kata Yasonna, bisa menyelesaikan masalah yang sering muncul di hulu.

Diperlukan sinergi antar lembaga maupun tempat rehabilitasi untuk memerangi penyalahgunaan narkotika.

Karena kerap digunakan sebagai pelengkap bahan makanan, kata Sung, maka dimungkinkan untuk digunakan sebagai obat untuk orang-orang sakit. Namun demikian, masalah selanjutnya hanya tinggal memasukan ganja ke obat traditional atau medis.

Sidang pemeriksaan ahli dari pemohon uji materil terhadap UU Narkotika akan digelar hari di MK, Senin (30/8). Pemohon adalah tiga orang ibu dari anak-anak dengan Cerebral Palsy yang menolak pembatasan penggunaan Narkotika Golongan I untuk Kesehatan.

Kuasa hukum pemohon, Erasmus Napitupulu mengatakan, pihaknya sudah melakukan perbaikan sesuai dengan arahan majelis hakim. Selain itu, sejumlah informasi terbaru yang terkait dengan gugatan UU Narkotika juga dipaparkan.

Poin yang sering dipermasalahkan elemen masyarakat adalah penyalahguna murni narkotika tetap diproses hukum oleh aparat penegak hukum tanpa secara konsisten menerapkan Pasal 127 UU Narkotika.

"Apa yang bisa memberikan keyakinan terhadap mahkamah bahwa ada relevansinya antara narkotika Golongan I dengan dampak pengobatan anak-anak. Itu juga yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan eksperimen atau empirik. Badan apa yang bisa menyakinkan mahkamah bahwa ini berkorelasi narkotika Golongan I ini dengan ini."

Satu hal yang diperjuangkan dalam gugatan, adalah bagaimana mereka para ibu dapat menggunakan ganja sebagai narkotika golongan I bisa digunakan untuk mengobati anak-anak.

Kuasa hukum pemohon Singgih Tomi Gumilang dalam sidang perdana secara daring di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/11), mendalilkan frasa pohon dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 tidak dimaknai sehingga dapat menimbulkan disparitas hukum.

Aksi Renungan 10 Tahun UU Narkotika. Aksi yang juga dihadiri oleh keluarga korban UU Narkotika tersebut menuntut pemerintah segera merevisi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dinilai menjadi alat memenjarakan pengguna secara masif serta menembak mati mereka yang diduga terlibat perdagangan narkoba.

Ketua DPR ingin revisi UU Narkotika bahas percepatan eksekusi mati bandar. Ketua DPR Bambang Soesatyo ingin Undang-undang Narkotika segera direvisi demi memperkuat upaya memberantas penjahat narkoba. Saat ini, revisi UU Narkotika tengah dibahas pemerintah untuk diajukan ke DPR sebagai draf.