PSBB

Jokowi lalu bertanya kepada peserta yang hadir mengenai singkatan-singkatan itu. Dia yakin tidak semua mengetahui singkatan PSBB atau PPKM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di akhir tahun. Dengan pencabutan ini maka tidak akan ada lagi berbagai pembatasan yang semua dijalankan untuk mencegah penularan Covid-19.

Rencananya pemerintah akan mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di akhir tahun. Artinya berbagai aktivitas masyarakat akan kembali normal seperti sediakala.

Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah dan penanganan Covid-19. Dalam surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/263/Kpts/Dinkes/Huk/2021, tertera PSBB yang kedelapan ini berlangsung dari tanggal 29 Juni hingga 5 Juli 2021.

Sementara, untuk pengendalian mobilitas memiliki arti pengawasan mobilitas masyarakat. Seluruh masyarakat yang melintas harus menerapkan prokes dengan benar tanpa alasan apapun.

DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa lonjakan Covid-19 telah masuk tahap darurat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris bahkan meminta Presiden Jokowi segera menerapkan PSBB total.

Masa perpanjangan PPKM Mikro berlangsung dari 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021. Ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di zona-zona merah.

Dengan kondisi tersebut maka Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok mengambil langkah yang dimuat dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/249/Kpts/Dinkes/Huk/2021.

Dia mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Forkopimda, hingga para epidemolog. Selain itu data dan fakta saat ini menjadi acuan terkait rencana kebijakan yang diambil.

Lonjakan kasus aktif Covid-19 di Indonesia tercatat terus mengalami peningkatan pasca Idulfitri 2021. Hal ini membuat pemerintah kembali menarik rem darurat untuk menekan penyebaran virus asal China tersebut.

Ekonom dan Co-Founder Narasi Institute, Fadhil Hasan, meminta pemerintah untuk tidak ragu menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara menyeluruh dan mempercepat vaksinasi.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani angkat bicara mengenai dorongan sejumlah pihak yang meminta Pemprov DKI kembali memberlakukan PSBB akibat kenaikan kasus Covid-19. Dia menolak langkah ini karena khawatir berdampak buruk bagi perekonomian dan keuangan.

Windhu mengatakan, penerapan PSBB ketat cukup dilakukan di wilayah yang mengalami lonjakan kasus. Melalui PSBB, pemerintah harus memblokir akses keluar masuk wilayah tersebut.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan, petugas disiagakan di kawasan Sudirman-Thamrin dan seputar Monas untuk menyeleksi kendaraan yang mengarah ke DKI Jakarta.

Crowd free night akan diberlakukan pada pukul 22.00 WIB. Polisi akan melakukan pemantauan atau filterisasi mulai pukul 18.00-22.00 WIB terhadap sejumlah kendaraan yang melakukan kerumunan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, sejumlah personel kepolisian siap disiagakan di pintu-pintu masuk pusat perbelanjaan atau mal. Tidak hanya polisi, menurut Yusri, personel gabungan seperti dari TNI dan Satpol PP juga siap membantu.

Kebijakan yang dikeluarkan demi mencegah penularan virus corona ini menghentikan mobilitas manusia yang menjadi pasar utama pelaku UMKM, khususnya di Jakarta. Setidaknya ada 30 juta pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar.

Selain itu, Riza juga menyebutkan bahwa tingkat kesembuhan pasien Covid-19 juga turut membaik. Angka kesembuhan di DKI Jakarta kata dia, mencapai 96,3 persen. Sebagai informasi, per 6 Maret 2021, 335.617 orang sudah sembuh, dari total kasus positif 348.591.

"Pertama untuk pelanggaran tidak menggunakan masker, dengan jumlah pelanggaran mencapai 96.956 kasus. Denda administrasi diberikan kepada 2.280 pelanggar, dengan nilai denda mencapai Rp344 juta," kata Arifin dalam keterangan tertulis, Senin (1/3).