Petani Sawit

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan program Replanting Sawit seluas 212 hektare ke pemerintah pusat untuk tahun 2026, bertujuan meremajakan perkebunan sawit petani yang sudah tua dan berproduktivitas rendah.

Wakil Ketua DPRD Jateng mengapresiasi mandatori Kebijakan B50 namun menekankan pentingnya implementasi DMO minyak sawit yang transparan demi kedaulatan energi dan kesejahteraan petani.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendesak seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mematuhi ketetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) petani, mengingat masih banyak pabrik yang membeli di bawah standar yang ditetapkan, merugikan petani sawit di Aceh

POPSI mendesak pemerintah memastikan transparansi ekspor SDA strategis, khususnya sawit, demi melindungi petani dari potensi penurunan harga TBS akibat kebijakan baru.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah tidak menaikkan Harga Minyakita, khawatir membebani rakyat dan petani sawit, serta mengusulkan penggunaan dana pungutan ekspor (PE) dari BPDP untuk menstabilkan harga.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Dharmasraya meminta peninjauan ulang potongan sortasi TBS sawit sebesar 7 persen yang dinilai merugikan petani dan menyalahi aturan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil menormalisasi kembali Harga Sawit di lima kabupaten setelah rapat dengan PKS, memastikan petani menerima harga sesuai ketetapan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus memperkuat kemitraan petani sawit dengan industri melalui sosialisasi Sertifikasi ISPO, guna menjamin kepastian pasar dan harga yang lebih baik serta meningkatkan daya saing komoditas daerah.

Harga TBS Sawit Anjlok di Nagan Raya, Pemkab Panggil PMKS. Apkasindo juga bersuara, mendesak pemerintah perjelas kebijakan ekspor satu pintu DSI yang picu spekulasi pasar.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian meyakini kebijakan ekspor satu pintu yang akan diterapkan Presiden Prabowo Subianto mampu melindungi petani sawit dan menjaga stabilitas harga komoditas.

Kebijakan ekspor sawit satu pintu melalui BUMN berpotensi mengubah mekanisme perdagangan. Konsultan Elvi Diana mengingatkan pemerintah mitigasi dampak kebijakan ekspor sawit baru agar tidak merugikan petani.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendesak perusahaan agar tidak menurunkan harga TBS Sawit Riau secara sepihak, menyusul anjloknya harga di sejumlah daerah. Apa penyebab penurunan ini?

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memperketat pemantauan harga sawit untuk memastikan stabilitas dan mencegah permainan harga, demi menjaga kesejahteraan petani di daerah tersebut.

Disbun Sumsel targetkan 3.600 hektare untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada 2026, tersebar di delapan kabupaten guna tingkatkan produktivitas sawit rakyat.

Pemerintah Desa Labangka dan Universitas Balikpapan (Uniba) berkolaborasi mendorong Pengolahan TKKS menjadi pupuk organik. Inisiatif ini menawarkan solusi berkelanjutan bagi petani sawit, mengurangi biaya, dan menjaga lingkungan.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak perusahaan kelapa sawit untuk mematuhi kesepakatan harga TBS Sawit. Desakan ini muncul setelah banyaknya keluhan petani yang merasa dirugikan oleh harga beli yang murah, padahal mereka adalah penyumbang eko

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa program mandatori Biodiesel 50 (B50) telah meningkatkan geliat petani sawit, sekaligus memperkuat ketahanan energi dan ekonomi Indonesia.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diharapkan memperluas program pengembangan SDM kelapa sawit untuk menjawab tantangan industri yang semakin kompleks dan berkelanjutan.

PTPN IV PalmCo menggeser fokus bisnisnya ke pengembangan produk turunan sawit bernilai tinggi, seperti Bio Propylene Glycol (BioPG), untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung hilirisasi sawit.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang kenaikan tarif pungutan ekspor CPO menjadi 12,5%, khawatir memberatkan petani dan menekan harga TBS.