Pertambangan ilegal

Polda Gorontalo secara tegas menutup lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Suwawa Timur, Bone Bolango, dan mengamankan barang bukti untuk menindaklanjuti aktivitas ilegal tersebut.

Aktivitas pertambangan ilegal dekat Bandara Bungo kian marak dan meresahkan. Legislator mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas demi keselamatan penerbangan dan kelestarian lingkungan.

Satreskrim Polres Bangka berhasil mengungkap praktik peleburan timah ilegal di Sungailiat, mengamankan 26 balok timah dan sejumlah barang bukti lain, serta dua terduga pelaku.

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau aktif memperkuat pemahaman kepala desa se-Bintan terkait regulasi izin tambang, menyikapi maraknya pertambangan ilegal dan potensi daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan rapat koordinasi teknis nasional (Rakorteknas) untuk mempercepat legalisasi pertambangan mineral logam, mengatasi maraknya tambang ilegal yang merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat satuan tugas (satgas) percepatan izin pertambangan rakyat (IPR) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, demi tata kelola yang berkelanjutan dan manfaat ekonomi.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae masih menanti hasil uji laboratorium terkait dugaan pencemaran Sungai Sopu Sigi oleh bahan berbahaya. Publik menantikan kejelasan kondisi air sungai yang vital ini.

Kepolisian Resor Bangka Tengah menetapkan dua tersangka dalam kasus tambang timah ilegal di areal IUP PT Timah, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum pertambangan.

Dinas Kesehatan Sigi menemukan kualitas air Sungai Kamarora B tercemar dengan kadar pH dan timbal yang jauh melebihi ambang batas, memicu kekhawatiran akan dampak kesehatan dan lingkungan.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penertiban kawasan hutan Kalimantan Tengah, termasuk penyitaan 1.699 hektare lahan PT Asmin Koalindo Tuhup akibat pelanggaran serius.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi menilai lemahnya tata kelola sumber daya alam (SDA) menjadi akar masalah tragedi PETI Jambi di Sarolangun yang menewaskan delapan penambang, bukan sekadar kecelakaan kerja biasa.

Ombudsman RI Perwakilan Banten mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan Distribusi Galian C, guna menekan praktik pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan yang semakin merajalela.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mendesak pemerintah segera melakukan restorasi ekologis dan pemulihan alam pascabencana banjir serta longsor yang melanda Aceh, menegaskan bahwa ini adalah bencana ekologis akibat kebijakan abai.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menerbitkan Ingub khusus untuk Penertiban Perizinan SDA Aceh. Langkah ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola sumber daya alam di 'Tanah Rencong'.

Pemerintah Provinsi Papua Barat memperbarui Peta Kawasan Hutan dan Perairan untuk akurasi tata ruang, menyusul penyusutan luas hutan 3 juta hektare. Langkah ini jadi dasar kebijakan berkelanjutan.

Pemkab Bengkayang serius mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) demi legalisasi tambang rakyat, mengurangi praktik ilegal, dan menjaga lingkungan. Bagaimana WPR bisa jadi solusi?

Polda Maluku berhasil mengungkap kasus penyelundupan merkuri seberat 350 kg di Maluku Tengah. Satu tersangka telah ditetapkan, memicu penyelidikan lebih lanjut terkait jaringan peredaran merkuri ilegal yang membahayakan.

Gibran akan memutuskan Izin Usaha Pertambangan atau IUP untuk pertambangan ilegal.