Pertambangan Ilegal

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penertiban kawasan hutan Kalimantan Tengah, termasuk penyitaan 1.699 hektare lahan PT Asmin Koalindo Tuhup akibat pelanggaran serius.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi menilai lemahnya tata kelola sumber daya alam (SDA) menjadi akar masalah tragedi PETI Jambi di Sarolangun yang menewaskan delapan penambang, bukan sekadar kecelakaan kerja biasa.

Ombudsman RI Perwakilan Banten mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan Distribusi Galian C, guna menekan praktik pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan yang semakin merajalela.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mendesak pemerintah segera melakukan restorasi ekologis dan pemulihan alam pascabencana banjir serta longsor yang melanda Aceh, menegaskan bahwa ini adalah bencana ekologis akibat kebijakan abai.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menerbitkan Ingub khusus untuk Penertiban Perizinan SDA Aceh. Langkah ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola sumber daya alam di 'Tanah Rencong'.

Pemerintah Provinsi Papua Barat memperbarui Peta Kawasan Hutan dan Perairan untuk akurasi tata ruang, menyusul penyusutan luas hutan 3 juta hektare. Langkah ini jadi dasar kebijakan berkelanjutan.

Pemkab Bengkayang serius mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) demi legalisasi tambang rakyat, mengurangi praktik ilegal, dan menjaga lingkungan. Bagaimana WPR bisa jadi solusi?

Polda Maluku berhasil mengungkap kasus penyelundupan merkuri seberat 350 kg di Maluku Tengah. Satu tersangka telah ditetapkan, memicu penyelidikan lebih lanjut terkait jaringan peredaran merkuri ilegal yang membahayakan.

Gibran akan memutuskan Izin Usaha Pertambangan atau IUP untuk pertambangan ilegal.