Perpres Tenaga Kerja Asing

Bahlil mengaku telah meminta timnya untuk mengecek masalah yang terjadi di perusahaan smelter nikel itu. Namun, dia mengakui belum mendapatkan laporan yang komprehensif mengenai kejadian tersebut.

Dia menjelaskan, banyak pekerja asal China di PLTU 3 dan 4 Nagan Raya sudah mengantongi izin kerja lengkap. Mereka pun sudah lama bekerja di sana.

Dalam operasi itu juga tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian. Seluruh TKA memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap dan sah sehingga tidak ada TKA dilakukan deportasi.

TKA China diketahui tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin saat hari pertama PPKM Darurat

"Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan ditegakkan secara ketat untuk masyarakat Indonesia saja, tetapi terlihat longgar untuk warga asing, baik tenaga kerja asing mau pun pendatang," katanya

Keterbukaan itu penting sehingga tidak menimbulkan polemik yang dinilai tidak ada rasa keadilan di tengah larangan mudik lebaran bagi masyarakat.

Teknologi RKEF China, bisa bangun secara ekonomis, cepat, dan memiliki standar lingkungan yang baik. Teknologi ini juga menghasilkan produk hilirisasi nikel yang bisa bersaing di pasar internasional.

Apalagi sekarang ini dua kota telah disetujui untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni Palembang dan Prabumulih.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan seluruh Tenaga Kerja Asing (TKA) punya kelengkapan dokumen izin bekerja di Indonesia. Dia meminta jika TKA itu tidak memiliki dokumen izin bekerja lengkap harus di deportasi.

Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan orasi politik bertajuk 'Dengarkan Suara Rakyat' di Hall Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/6). AHY berujar bahwa rakyat kecewa soal Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menurutnya merugikan pekerja di Indonesia.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera membentuk Tim Investigasi terkait polemik Tenaga Kerja Asing. Hasilnya, tim ini merekomendasikan agar pemerintah berpihak kepada tenaga kerja lokal yang masih banyak menganggur dan membutuhkan pekerjaan.

Saat ini gaji terendah di China sudah mencapai setara Rp 8 juta untuk level terbawah. Sementara upah minimum regional (UMR) di Indonesia masih di bawah Rp 3 juta. Sehingga, dengan perbedaan gaji tersebut, pekerja di China pasti akan berpikir dua kali untuk bekerja di Indonesia.

"Jadi pada tahun 2013 totalnya ini mencapai 70.120 orang, 2014 mencapai 73.624 orang, 2015 mencapai 77.149 orang, serta untuk tahun 2016 mencapai 80.375 orang tenaga kerja asing."

Menteri Hanif tegaskan jumlah TKA di Indonesia masih proporsional. Hanif mengatakan, jika ada TKA yang melanggar peraturan ditindak tegas. Menurut dia, pemerintah selama ini sudah membuktikan hal tersebut.

Deret kisah hidup ekspatriat di Indonesia, nasib tak seenak kelihatannya. Ekspatriat selalu identik dengan gaya hidup mewah, gaji dollar, fasilitas papan atas, serta penampilan yang menampakkan kelas yang selalu di atas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Hery Sudarmanto, meluruskan polemik terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurut dia, Perpres ini utamanya adalah bentuk penyempurnaan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2014.

Menaker dituding ngaco dalam menjelaskan Perpres Tenaga Kerja Asing. Pemerintah harus segera mengakui bahwa Perpres 20 tahun 2018 ini keliru dan maladministrasi. Jumhur pun mencontohkan Jepang yang menolak mempekerjakan TKA dan mengutamakan bangsanya.

Sejak Perpres tentang tenaga kerja asing yang baru ditandatangani, muncul pro dan kontra. Ada yang menilai itu bagus, ada pula yang mengkritik.

Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurutnya Golkar hanya setuju dalam hal pengklarifikasian instrumen hukum yang telah dibuat, dalam hal ini Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai penggunaan TKA.

Kerja mudah gaji berlimpah. Aturan pemerintah tidak menerapkan standar gaji diterima para pekerja asing. Namun, melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 tahun 2015, menegaskan bahwa mereka harus melalui kualifikasi dan persyaratan.