perlindungan korban

Kasus dugaan penyekapan perempuan berinisial M di Jawa Tengah yang melibatkan oknum polisi memicu desakan dari anggota DPR RI untuk pengusutan tuntas dan perlindungan korban.

Kemenham Jabar serius mengawal pemenuhan hak YNT, korban dugaan penyekapan dan kekerasan, yang kini dirawat intensif di RS Hasan Sadikin. Simak upaya negara memastikan perlindungan korban.

Penandatanganan SKB Layanan Terpadu Perempuan dan Anak di DKI Jakarta menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan secara tuntas bagi korban, menjamin respons cepat dan kerahasiaan.

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

Komnas HAM mendesak kampus dan pesantren segera membentuk Satgas TPKS sebagai langkah krusial untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Satgas PPKS UIN Walisongo Semarang tengah melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen, menjamin keberpihakan pada korban dan proses profesional.

Polda Banten usut dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang dilaporkan korban LK. Terlapor MZ disangkakan melanggar UU TPKS dan kasus ini ditangani secara profesional.

Komisi III DPR RI mengecam keras penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan berjanji mengawal tuntas Kasus Penyerangan Aktivis KontraS ini, menuntut penanganan cepat serta profesional dari kepolisian.

Komnas Perempuan mengungkapkan fenomena 'delayed in justice' atau penundaan keadilan sering terjadi saat istri melaporkan kasus kekerasan, dengan total kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat signifikan pada tahun 2025.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Komnas Perempuan perkuat koordinasi untuk Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih aman dan responsif terhadap korban.

Kemdiktisaintek bersama Komnas Perempuan bersinergi memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus, menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan responsif terhadap korban.

Kepala HAM PBB Volker Turk menyoroti kasus kekerasan perempuan global, mendesak pemerintah perkuat akuntabilitas dan menyinggung skandal Jeffrey Epstein sebagai contoh kegagalan sistemik.

KAI Commuter menindaklanjuti laporan kasus pelecehan seksual di Commuter Line menggunakan sistem CCTV Analytic, berhasil mengamankan pelaku dan berkomitmen memberikan perlindungan penuh kepada korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus KDRT yang menimpa orang terdekat. Kasus kematian NS di Sukabumi menjadi sorotan, mengungkap pentingnya peran aktif warga dalam mencegah kekerasan berulang d

Anggota DPR RI mendesak evaluasi keamanan kampus UIN Suska Riau menyusul insiden kekerasan yang menimpa mahasiswi. Apa langkah konkret yang akan diambil rektorat untuk menjamin keselamatan mahasiswa dan mencegah kejadian serupa?

Kementerian PPPA berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk tangani kasus kekerasan seksual lansia di Gunungkidul, memastikan korban mendapatkan pemulihan dan keadilan hukum.

LPSK Jangkau Kasus Perdagangan Anak di Tamansari, Jakarta Barat, melibatkan balita dan bayi. Lembaga ini berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan pemulihan komprehensif.

Komisi XIII DPR RI serius mengawal penanganan kasus pelanggaran HAM Nenek Saudah di Pasaman, mendesak aparat hukum untuk menuntaskan kasus serta menertibkan tambang ilegal. Akankah keadilan Nenek Saudah terpenuhi?

Satuan Reskrim Polres Nagan Raya sukses meringkus KA, buronan KDRT yang telah enam bulan kabur, menunjukkan komitmen penegakan hukum dan perlindungan korban.