Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia

Ucapan selamat Hari Dokter Nasional 2022 sebagai bentuk terima kasih atas jasanya.

Adib mengatakan sampai saat ini IDI masih berkomunikasi dengan anggota dan pengurus PDSI. Sejumlah anggota PDSI bahkan menyampaikan tidak keluar dari IDI.

Menurut Abid, di negara demokrasi, pembentukan ormas tak bisa dicegah. Namun dia menegaskan, ormas dan organisasi profesi berbeda.

Ia berharap anggotanya tidak terpancing oleh isu-isu negatif yang dapat memecah belah kesolidan profesi dan internal organisasi.

Profil Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyanto orang dekat Terawan yang menjadi ketua PDSI.

PDSI merupakan ormas berbadan hukum yang lahir berdasarkan staatblad 1870 nomor 64 beserta peraturan pelaksananya yang tunduk pada Undang-Undang Ormas.

Mediasi tersebut awalnya diwacanakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar menemukan jalan keluar terkait pemecatan Terawan.

Nadia enggan berkomentar soal peluang Kemenkes bermitra dengan PDSI. Selama ini, Kemenkes bermitra dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menjalankan tugas di bidang kesehatan.

Hadirnya PDSI diharapkan izin praktik kedokteran tidak lagi dimonopoli oleh IDI saja. Luqman mendorong perbaikan regulasi untuk mengatur rekomendasi izin praktik kedokteran.

Jajang menegaskan, bahwa PDSI berbeda dengan IDI. Terlebih menuai polemik saat pemecatan Terawan dari hasil Muktamar IDI di Aceh.

Deklarasi Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) memunculkan dualisme kepengurusan organisasi profesional kedokteran. Keduanya mengklaim saling sah secara hukum.

Menurut Prof Marsis, boleh saja sekelompok orang membentuk organisasi dan mendapatkan SK Kemenkumham meskipun tugas dan fungsinya tidak jelas.

Jajang mengatakan, PDSI bakal memfasilitasi penelitian DSA. Begitu juga dokter-dokter lain yang ingin melengkapi dam menyempurnakan metode DSA termasuk inovasi lainnya.

"PDSI telah mempersiapkan program-program yang maju, kita mendukung pemerintah dalam mengembalikan devisa negara, itu ada di visi misinya dan kita terdigitalisasi online, dan juga ada lembaga riset kita untuk membantu," kata Wakil Ketua PDSI, Prof. dr. Deby Susanti.

Jajang menegaskan bahwa PDSI didirikan berdasarkan pasal 28 UUD 1945. Yang menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat.